Cerita Nusron Wahid Dihadang Massa Saat Ziarah di Luar Batang

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Istimewa

    Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Nusron Wahid menceritakan kronologi penghadangan dirinya saat berziarah ke Makam Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat 26 Oktober 2018.

    Baca juga: Nusron Wahid Berencana Pertemukan Ma'ruf Amin dengan Teman Ahok

    Menurut Nusron, saat itu ia datang ke Luar Batang sekitar pukul 10.30. Tiba-tiba, ujar dia, ada yang berteriak 2019 ganti presiden. Teriakan itu tidak ditanggapi Nusron.

    Tak berhenti, sekelompok orang tersebut berteriak Banser menyusup. Teriakan itu, juga tidak ditanggapi Nusron. "Selepas wudhu, saya masuk ke masjid untuk salat. Habis itu, ziarah ke makam seperti biasa sambil zikir," ujar Nusron.

    Pukul 11.45, Nusron keluar makam dan tiba-tiba di depan masjid sudah ada kerumunan orang sambil membentangkan bendera hitam bertulisan lafadz tauhid, seperti yang kerap dipakai HTI. "Saya cuekin dan sapa dengan senyum. Karena mereka makin brutal, ada beberapa pengurus masjid dan sejumlah Habib membantu saya. Mereka mengusir dan membubarkan kerumunan itu. Terus saya pulang. Itu saja," ujar Nusron.

    Baca juga: Nusron Wahid: Ma'ruf Amin Boleh Ucapkan dan Rayakan Natal, Tapi..

    Menurut Nusron Wahid, penghadangan itu adalah kali pertama yang dialaminya sejak rutin mengunjungi makam mulai 2016 lalu. Terkait kasus ini, Nusron mengatakan dirinya tidak akan melapor ke polisi atau pihak manapun. Sebab, peristiwa itu terjadi di masjid dan makam Kramat Habib Husain bin Abu Bakar Luar Batang. "Kita hormati kemuliaan masjid dan makam," ujar Nusron.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.