Mendagri Angkat Sekda Rachmat Jadi Plh Bupati Cirebon

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjawab pertanyaan awak media saat keluar dari gedung KPK pada Jumat dinihari, 26 Oktober 2018. Sunjaya resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 24 Oktober lalu di Cirebon, Jawa Barat. ANTARA

    Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjawab pertanyaan awak media saat keluar dari gedung KPK pada Jumat dinihari, 26 Oktober 2018. Sunjaya resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 24 Oktober lalu di Cirebon, Jawa Barat. ANTARA

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan Surat Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rachmat Sutrisno menjadi Pelaksana harian Bupati Cirebon. Rachmat akan melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Baca: KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

    “Pak (Plh) Bupati yang baru ini harus ada kegiatan sosial kemasyarakatan ke daerah, biar masyarakat tahu nih ada pengganti bupati sebelumnya. Itu yang saya ingatkan," kata Uu seusai menyerahkan surat itu di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 26 Oktober 2018.

    Sekda yang menjadi Plh Bupati Cirebon karena Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi telah ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial pada November 2015. Sunjaya sempat memimpin Cirebon seorang diri selama hampir dua tahun, sebelum posisi Tasiya digantikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selly A. Gantina, pada akhir Agustus tahun lalu. Namun Selly hanya bisa menjadi wakil bupati selama satu tahun. Sebab, pada September lalu, Selly mengundurkan diri untuk maju menjadi calon legislator. Walhasil, kursi Wakil Bupati Cirebon kembali kosong.

    “Harapan kami Sekda mampu membangun komunikasi dengan siapa pun, dengan internal yang ada di dalam, dan juga dengan masyarakat luar,” kata Uu.

    Baca: Ditahan KPK, Bupati Cirebon Bantah Terima Duit

    Rachmat sebagai Plh Bupati Cirebon juga diharapkan bisa terus melaporkan perkembangan kasus hukum yang melibatkan Bupati Cirebon Sunjaya. Sunjaya ditangkap penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 24 Oktober 2018. Dia ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam kasus jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Cirebon. KPK langsung menetapkan Sunjaya sebagai tersangla sehari setelah penangkapan.

    “Kami perlu perkemangan (kasus hukum) dan yang lainnya. Kalau pemerihtahan Pak Sekda tidak perlu dikasih tahu, pintaran Pak Sekda karena beliau sudah lama di sana dan paham birokrasinya,” kata Uu.

    Secara khusus, Uu juga meminta Rachmat menjaga kondusivitas daerahnya pasca pembakaran bendera di Garut. "Mau menyatakan ini membakar kalimah toyibah, mangga; menyatakan membakar (bendera) organisasi terlarang, mangga; tapi persatuan dan kesatuan, apalagi kepala daerah sebagai pembina politik di tingkat daerah, maka pesan selanjutnya adalah minimal dengan suasana seperti ini, agar Pak Sekda mampu menjaga keresahan yang ada," tuturnya.

    Baca: 5 Fakta Dugaan Suap Bupati Cirebon: Pakai Rekening Penampung

    Sekda Cirebon Rachmat mengaku beban yang diberikan kepadanya sebagai Plh Bupati Cirebon berat. “Amanatnya banyak, kayanya bebannya semakin besar,” kata dia, Jumat, 26 Oktober 2018.

    Padahal, kata dia, kewenangannya sebagai Plh Bupati terbatas. “Ada hal yang dilarang. Pertama menyangkut kebijakan strategis, menyangkut anggaran, personel, dan seterusnya. Ini masih tetap harus dikomunikasikan dengan pihak Provinsi Jawa Barat supaya kami tidak salah mengambil langkah,” kata dia.

    Menurut Rachmat , saat ini pemerintah kabupaten Cirebon tengah memasuki tahap pembahasan rancangan anggaran tahun 2019. “Kalau di lihat Undang-Undang 23 tahun 2014 tengan pemerintah daerah, Pasal 64 itu ada tugas kewenangan, kewajiban, dan hak kepala daerah. Nah saya mungkin hanya ada pada bagian tugas,” kata dia.

    Rachmat mengatakan, saat rancangan anggaran sudah disepakati dengan DPRD, pengesahannya menunggu persetujuan pemerintah provinsi Jawa Barat. “Ketika Rancangan APBD telah disepakati dengan Bangar (Badan Anggaran) maka harus ada persetujuan bersama. Nah persetujuan bersama itulah menjadi ruangan kewenangan. Ini perlu dikonsultasikan pada pemerintah provinsi Jawa Barat,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan prihatin dengan penangkapan Sunjaya. “Saya sangat sedih. Dalam seminggu, dua kepala daerah di Jawa Barat terkena OTT, satu di Kabupaten Bekasi, satu lagi di Kabupaten Cirebon,” kata dia saat menerima Satgas Saber Pungli di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 25 Oktober 2018.

    Ridwan tak menampik penangkapan dua kepala daerah itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. "Ini mengganggu konsentrasi, menurunkan derajat kepercayaan masyarkat,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.