Polri Ajukan Rp 86,1 Triliun untuk Anggaran 2019

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo beserta sejumlah pejabat terkait mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. ANTARA FOTO

    Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo beserta sejumlah pejabat terkait mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. ANTARA FOTO

     

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI tak mengajukan tambahan anggaran pada 2019 kepada Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran yang diajukan masih di bawah pagu indikatif untuk anggaran Polri 2019 sebesar Rp 95,031 triliun.

    Baca: Alasan Kapolri Usulkan Tambahan Anggaran Rp 44,4 T untuk 2019

    "Kami mengajukan anggaran sejumlah 86,187 triliun. Meskipun masih kurang sebesar 8,844 triliun, kami tidak mengajukan tambahan anggaran dan berharap bisa disahkan," kata Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono saat rapat bersama dengan Komisi Hukum DPR di Gedung Nusantara III DPR pada Rabu, 24 Oktober 2018.

    Ari Dono merinci alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai sejumlah Rp 43,2 triliun, belanja barang sejumlah Rp 25,324 triliun dan belanja modal sejumlah Rp 17,62 triliun.

    Baca: Bentuk Satgas Antiteror, Polisi Butuh Tambahan Rp 44,4 Triliun

    Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi HUkum Kahar Muzakir sejak pukul 10.34. Sampai saat ini, rapat masih berlangsung. "Ini damai mendengar Polri. Tidak mengajukan tambahan anggaran tapi tetap akan bekerja optimal," ujar Kahar menanggapi usulan Polri.

    Usulan anggaran ini akan disampaikan Komisi Hukum kepada Badan Anggaran atau Banggar dan dibahas dalam rapat Banggar besar untuk selanjutnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 28 Oktober 2018.

    Baca: Tunjangan Polri Naik 70 Persen, Tito Berterima Kasih ke Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.