Politikus Gerindra: Sontoloyo Itu Maksa Setuju Dana Kelurahan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mohamad Nizar Zahro, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Antaranews.com

    Mohamad Nizar Zahro, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Antaranews.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Mohamad Nizar Zahro mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlalu memaksakan kehendak dengan memberikan dana kelurahan. "Ini menunjukkan ketidakmampuan Presiden Jokowi, meminta dana kelurahan akan tetapi regulasi hukumnya tidak ada, dan memaksa kami untuk menyetujui," kata Nizar kepada Tempo, Rabu, 24 Oktober 2018.

    Simak juga: Fraksi DPR Terbelah Sikapi Rencana Pengucuran Dana Kelurahan

    Presiden Jokowi berencana mencairkan dana stimulus untuk kelurahan mulai tahun depan. Alasannya, Jokowi menuturkan bukan hanya desa yang punya program kerja, kelurahan pun membutuhkan bantuan untuk perbaikan infrastruktur. Namun, oposisi menentang rencana ini.

    Jokowi lantas menyebut ada banyak politikus sontoloyo. Dia pun meminta masyarakat berhati-hati agar terhindar tipu daya politikus sontoloyo itu.

    Nizar merupakan salah satu pengkritik Jokowi ihwal rencana mencairkan dana kelurahan. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat ini sebelumnya menolak pencairan dana kelurahan lantaran tak ada payung hukum yang jelas. Dia mengatakan dana kelurahan tak memiliki payung hukum seperti dana desa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Namun, Nizar mengatakan tak menyinggung ihwal politik dalam kritiknya. Dia hanya menekankan kritik itu pada ketiadaan aturan hukum untuk penganggaran dana kelurahan. "Kami tidak menyentuh itu pencitraan politik pilpres dan sebagainya. Saya meminta pemerintah tunjukkan kepada saya, mana regulasi hukum yang membolehkan pemerintah memberikan dana kelurahan," ujar Nizar.

    Baca juga: Jokowi Geram Dana Kelurahan Dituduh Politis

    Nizar menambahkan, dirinya sebagai anggota Dewan memiliki hak untuk menolak usulan pemerintah itu. Dia juga mengungkit bahwa usulan dana kelurahan itu tak ada dalam pidato nota keuangan yang disampaikan Jokowi pada 16 Agustus lalu. "Kalau kemudian kami dituduh sontoloyo ini kan aneh, yang sontoloyo adalah orang yang memaksa untuk menyetujui," kata Nizar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.