Politikus Demokrat: Jokowi Tak Elok Ucapkan Politikus Sontoloyo

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali (kanan) menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali (kanan) menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menarik ucapannya soal politikus sontoloyo. Menurut Ferdinand, ujaran itu tak elok diujarkan oleh pejabat selevel kepala negara.

    "Pak Jokowi bukan kepala negara yang punya tata krama. Kali ini dia blunder, berbicara tidak sepatutnya," kata Ferdinand kepada Tempo di Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

    Baca: Jokowi Sebut Banyak Politikus Sontoloyo

    Sindiran politikus sontoloyo itu terlontar saat Jokowi menyampaikan sambutannya dalam pembagian 5.000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Oktober kemarin. Jokowi mengatakan belakangan ini banyak politikus sontoloyo muncul sehingga masyarakat harus berhati-hati.

    Jokowi menyebut politikus sontoloyo dalam kaitannya dengan sejumlah program pemerintah yang dipandang bernuansa politis. Misalnya dana kelurahan. Sejumlah anggota legislatif oposisi pemerintah mengatakan Jokowi tengah memanfaatkan jabatannya sebagai inkumben untuk menaikkan elektabilitas menjelang pemilihan presiden dengan dana kelurahan itu.

    Ferdinand mengatakan suara yang keras terhadap dana kelurahan itu muncul sebagai bentuk kritik terhadap Jokowi sebagai presiden sekaligus calon presiden inkumben. Dewan menilai pemerintah belum memiliki dasar hukum yang jelas untuk pencairan dana kelurahan. "Mengutak-atik dana desa menjadi dana kelurahan ini kan harus disetujui dewan," kata dia.

    Baca: Cerita Kenapa Jokowi Ucapkan Banyak Politikus Sontoloyo?

    Menurut Ferdinand, oposisi tak bakal mempermasalahkan bila pencairan dana itu dilakukan pasca-pemilihan presiden. Bila Presiden Jokowi ngotot dana kelurahan digelontorkan sebelum April, kata dia, bakal berpotensi menimbulkan kecurigaan bahwa program tersebut politis.

    Lebih lanjut, Ferdinand kembali mengimbau agar Jokowi menjaga lisan. Ia mengingatkan, bila ujaran Jokowi tidak direm, kepercayaan masyarakat terhadap parlemen akan turun. "Coba bayangkan bila pendukung-pendukung Jokowi itu semuanya ikut bilang kalau politikus sontoloyo?" ujarnya.

    Ia mengatakan seharusnya Jokowi memapakkan diri. Ferdinand meminta capres nomor urut 01 itu mengingat kasus penetapan tersangka Ahmad Dhani. "Ahmad Dhani saja menyebut Jokowi idiot langsung jadi tersangka," ujarnya. Ferdinand menilai level ujaran sontoloyo dan idiot ini setara, yakni sama-sama merendahkan.

    Baca: Di Depan Anies Baswedan, Jokowi Singgung Politikus Sontoloyo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.