Wapres JK Tolak Usul Dana Saksi Ditanggung APBN 2019

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT  Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menolak usulan untuk mengalokasikan dana saksi Pemilu 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan tersebut tak memiliki dasar hukum.

    Baca: Sawah Berkurang, JK Siapkan Dua Strategi Penuhi Kebutuhan Beras

    "Itu tidak ada dasar hukumnya, walaupun banyak teman-teman di DPR mengusulkan masuk APBN dan undang-undang," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

    JK mengatakan, negara hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kebijakan itu tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Baca: JK: Penyaluran Dana Kelurahan Butuh Peraturan Pemerintah

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah menyatakan tak bisa menganggarkan dana saksi ke dalam APBN 2019. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan alasan yang sama dengan JK.

    Usulan dana saksi ditanggung APBN ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali. Menurut dia, dana saksi perlu ditanggung negara agar ada kesetaraan dan keadilan untuk partai-partai politik. Sejauh ini, ada dua partai yang menyatakan menolak usulan itu, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.