JK: Penyaluran Dana Kelurahan Butuh Peraturan Pemerintah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyambut Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. Dalam acara ini, Jusuf Kalla bertemu dengan para pemimpin negara Asia-Eropa. Ben Stansall/Pool via REUTERS

    Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyambut Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. Dalam acara ini, Jusuf Kalla bertemu dengan para pemimpin negara Asia-Eropa. Ben Stansall/Pool via REUTERS

    TEMPO.CO, JakartaWakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan penyaluran dana kelurahan butuh payung berupa Peraturan Pemerintah agar bisa terlaksana. Pemerintah masih mengkaji tentang aturan tersebut.

    Baca: Jusuf Kalla Sebut Tidak Semua Kelurahan Terima Dana

    "(Penyaluran dana kelurahan) memang harus dibuat PP-nya yang baru, tapi sekarang belum bisa," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Dia menuturkan, mekanisme penyaluran dana kelurahan ini masih belum jelas terbentuk.

    Menurut JK, wacana penyaluran dana kelurahan merupakan permintaan para wali kota. Mereka mengklaim kelurahan juga butuh dana seperti desa yang mendapat kucuran dana dari pemerintah.

    Kelurahan, kata dia, akan menggunakan dana itu untuk memperbaiki wilayahnya. Namun dia memperkirakan tak semua kelurahan akan menerima dana. "Kalau kelurahan Menteng, semua kan pakai AC kantornya. Masa mau dapat duit juga, ndak kan," ujarnya.

    Baca: Sri Mulyani: Mekanisme Transfer Dana Kelurahan Masih Dibahas

    JK mengatakan dana akan dikucurkan kepada kelurahan yang misalnya membutuhkan perbaikan jalan. "Kalau anda ke (kelurahan) Tanjung Priok, jalan-jalan di situ becek-becek, selokan tidak jalan, kan butuh juga. Atau kelurahan di Kampung Melayu banyak yang suka banjir, kan butuh juga," kata dia.

    JK menepis aturan ini dibuat untuk kepentingan Presiden Joko Widodo, yang mengikuti Pilpres 2018, di tahun politik. Menurut dia, anggapan tersebut akan terus membayangi kebijakan pemerintah.  "Tiap tahun kan kita ada tahun politik," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.