Kebijakan Perlindungan Lahan Gambut Era Jokowi Dinilai Cukup Baik

Reporter

Editor

Amirullah

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead memadamkan api yang membakar lahan gambut di Kelurahan Mundam, Kota Dumai, Riau, Kamis, 19 Juli 2018. Otoritas yang menangani gambut tersebut meninjau langsung lokasi lahan gambut hutan lindung yang terbakar. ANTARA/Aswaddy Hamid

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Wetlands Internasional Indonesia, I Nyoman Suryadiputra, mengatakan cukup puas dengan kebijakan lingkungan yang diputuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama empat tahun memimpin. Ia mengatakan langkah-langkah Jokowi sudah mengarah pada pengelolaan gambut yang semakin baik.

Baca: KPK Beberkan Poin Pengawasan Jika Dana Kelurahan Diloloskan

"Saya lihat langkah-langkah beliau (Jokowi) sudah cukup positif, meskipun saya tahu Pak Jokowi pun tahu urusan gambut ini bukan hal mudah," ujar Nyoman saat ditemui selepas acara diskusi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018.

Menurut dia tantangan pemerintah ke depan adalah memperketat peraturan yang sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Langkah selanjutnya dari pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang perlu dilakukan adalah melibatkan swasta untuk turut berperan aktif.

Salah satunya adalah meminta pihak swasta memetakan ulang lahan konsesi yang mereka kuasai. Agar tidak melenceng, pemetaan ini harus dibina dan diawasi langsung oleh pemerintah. Pihak swasta, kata dia, harus menerima kebijakan ini dan terbuka.

Ia menilai kebijakan Jokowi secara tidak langsung melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 sudah dalam jalur yang benar. Dengan mengatur soal perizinan, menurutnya akan bersentuhan dengan gambut.

Baca: Jokowi Siapkan Dana Kelurahan, Airin: Alhamdulillah Disetujui

Selanjutnya, Nyoman berharap kebijakan moratorium lahan gambut bisa dibuat permanen, dan menjadi kawasan lindung untuk selamanya. "Jangan diperpanjang setiap dua tahun, sudah saja permanen. Jadi nyambung antara moratorium sawit dengan hutan primer dan gambut," ujar dia.

Meski begitu, organisasi yang menyoroti tata kelola hutan dan lahan, Yayasan Madani Berkelanjutan, meragukan keberlangsungan kebijakan Jokowi apabila terpilih di periode kedua. Pasalnya mereka melihat ada pasal-pasal soal lingkungan yang hilang dalam Nawacita II, ketika dibandingkan dengan pendahulunya.

"Dibandingkan Nawacita I, Nawacita II banyak menghilangkan target-target rinci dan spesifik terkait lingkungan hidup, perlindungan hutan, dan gambut," tutur mereka dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, hari ini.






PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

7 jam lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

9 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

9 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

12 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

14 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

14 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

14 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

16 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

16 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

17 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.