Tjahjo Kumolo: Dana Kelurahan Tak Berkaitan dengan Tahun Politik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara resepsi pernikahan putra Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 10 September 2018. TEMPO/Dias Prasongko

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara resepsi pernikahan putra Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 10 September 2018. TEMPO/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah jika usulan pencairan dana kelurahan terkait dengan tahun politik menjelang pemilu 2019. Menurut dia, usulan dana kelurahan sudah muncul sejak lama.

    "Ya kalau dikait-kaitkan politik ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan semua pasti diisukan kok dekat dengan pilpres," kata Tjahjo di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin, 22 Oktober 2018.

    Baca: Jokowi Akan Beri Dana Kelurahan Mulai 2019

    Tjahjo mengatakan usulan dana kelurahan ini sudah muncul sejak dua tahun lalu. Hal itu, kata dia, muncul dari keluhan beberapa wali kota dan bupati yang menginginkan kelurahan diberikan dana seperti desa. "Tapi kan kemarin konsentrasi kami ke dana desa dulu. Nah sekarang baru memikirkan kelurahan tapi stimulan," kata dia.

    Rencana pemberian dana kelurahan ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembukaan acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 pada Jumat, 19 Oktober 2018. Menurut Jokowi, dana kelurahan akan mulai diberikan tahun depan.

    Tjahjo menuturkan dana kelurahan ini masih dalam pembahasan Kementerian Keuangan dan DPR. Tjahjo menegaskan, intinya dana kelurahan ini punya mekanisme yang tak sama dengan dana desa. "Karena kelurahan adalah SKPD, sudah punya pos anggaran dari Pemda baik tingkat satu maupun tingkat dua. Percepatan pemerataan dan percepatan kesejahteraan," ujarnya.

    Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo: Dana Kelurahan Beda dengan Dana Desa

    Menurut Tjahjo, kebijakan ini tidak tiba-tiba diputuskan. Ia mengatakan sudah ada kajian soal kondisi riil di lapangan terkait pengembangan kelurahan.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berujar ada beberapa kelurahan yang memiliki anggaran kecil. Karena itu, alokasi dana kelurahan dinilai penting guna menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota.

    "Saat ini ternyata sejumlah kelurahan yang memang minim anggarannya dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di suatu kota, baik menyangkut sarana dan prasarananya maupun fasilitas umumnya," kata Tjahjo.

    Baca: Sandiaga Pertanyakan Pencairan Dana Kelurahan Menjelang Pemilu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.