Polda Periksa Penyidik KPK Terkait Kasus Perintangan Penyidikan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Penyidik KPK telah mengembangkan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2011, dan menetapkan dua tersangka baru, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Izil Azhar, atas penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Penyidik KPK telah mengembangkan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2011, dan menetapkan dua tersangka baru, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Izil Azhar, atas penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Metro Jaya memeriksa seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus perintangan penyidikan. KPK menyatakan penyidik tersebut telah memenuhi panggilan pemeriksaan Polda tersebut.

    Baca: KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Bupati Bekasi dari Kepala Dinas

    "Hari ini, Senin, 22 Oktober 2018, salah satu penyidik KPK memenuhi panggilan penyidik dari unit Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 22 Oktober 2018.

    Febri mengatakan kedatangan penyidik KPK untuk memenuhi panggilan polisi itu telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan KPK. Namun Febri belum bersedia menjelaskan detail mengenai kasus yang apa yang ditangani polisi sehingga meminta keterangan penyidik KPK.

    Ia mengatakan surat perintah penyidikan itu bertanggal 12 Oktober 2018. Penyidikan tersebut dilakukan atas laporan polisi pada 11 Oktober 2018.

    Baca: KPK Perpanjang Penahanan Advokat Lucas

    Febri menjelaskan penyidikan yang dimaksud adalah dugaan perkara tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Peristiwa dalam kasus itu terjadi pada 7 April 2017 di Jalan Kuningan Persada No. 4. RT 01, RW 06, Setiabudi, Jakarta Selatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.