TEMPO.CO, Surabaya - Calon wakil presiden Sandiaga Uno mempertanyakan rencana pemerintahan Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan menjelang pemilu 2019. Menurut Sandiaga, yang perlu dipertanyakan dari kebijakan itu ialah niat pemerintah. “Innamal a’malu binniyat, semua berdasarkan niat. Kalau untuk kemaslahatan masyarakat tentu harus diapresiasi,” kata Sandiaga di Surabaya, Ahad, 21 Oktober 2018.
Kendati demikian Sandiaga mempertanyakan timing pengucuran dana kelurahan yang baru sekarang dilakukan atau bersamaan dengan tahun politik. Sandiaga juga mempertanyakan batalnya kenaikan bahan bakar jenis premium belum lama ini. “Kenapa baru sekarang dua masalah itu diputuskan, kenapa pas di tahun politik,” tutur Sandiaga.
Baca: Jokowi Akan Beri Dana Kelurahan Mulai 2019
Walau pun begitu Sandiaga meminta masalah pengucuran dana kelurahan dan batal naiknya harga premium tak terlalu dipolitisir. Yang penting, kata Sandi, pemerintah harus memahami kondisi riil ekonomi masyarakat saat ini. “Masyarakat sedang kesulitan, harga-harga naik, biaya energi juga ikut naik,” kata dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan akan mengeluarkan program dana kelurahan. Kebijakan tersebut rencananya dimulai pada awal 2019. "Dan mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan," kata Jokowi dalam siaran tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Jumat, 19 Oktober 2018.
Jokowi mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan. "Banyak keluhan, Pak, ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," kata dia.
Simak: Jokowi Minta Manajemen Pemerintahan Gunakan Teknologi
Adapun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan anggaran dana kelurahan berbeda dari anggaran dana desa. Alasannya cakupan wilayah kelurahan lebih kecil dibandingkan desa.
“Besaran jumlah alokasi anggaran tentu berbeda dengan jumlah dana desa, luas wilayah kelurahan kecil. Walaupun mungkin kalau jumlah penduduk lebih banyak dari desa, tapi kan berbeda masalahnya, infrastruktur di desa lebih kompleks dan luas,” katanya di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, dikutip dari Sekretariat Kabinet, Sabtu, 20 Oktober 2018.
