KPAI Akan Serahkan Hasil Pemeriksaan Aduan Tim Jokowi ke Bawaslu

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Viral video siswa berseragam Pramuka teriak slogan 2019 Ganti Presiden. Foto/twitter.com

    Viral video siswa berseragam Pramuka teriak slogan 2019 Ganti Presiden. Foto/twitter.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan segera menyerahkan hasil pemeriksaannya terkait pengaduan dari tim Joko Widodo alias Jokowi dan Ma'ruf Amin mengenai video anak-anak diduga berseragam Pramuka meneriakkan 2019 ganti presiden, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Beberapa waktu lalu, video tersebut viral di media sosial.

    Baca: Tim Jokowi Adukan Video Pramuka Teriak Ganti Presiden ke KPAI

    "Sekarang masih dalam pendalam, telaah dari tim kami, segera nanti akan kami serahkan hasilnya ke Badan Pengawas Pemilu," ujar Ketua KPAI, Susanto saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu 20 Oktober 2018.

    Susanto belum bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan kasus tersebut. Ia beralasan, pihaknya masih membutuhkan konfirmasi terlebih dahulu.

    Susanto menyebutkan, beberapa hal yang menjadi fokus dalam pendalaman tersebut adalah pihak yang terlibat dan berperan dalam pembuatan video tersebut. Kemudian, adanya dugaan pelibatan anak dalam kepentingan politik.

    Baca: Setelah Terima Aduan Kubu Jokowi, Ini yang Dilakukan KPAI

    KPAI akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu. "Jika nanti ditemukan pelanggaran tentu Bawaslu yang berwenang menindaklanjuti, KPAI hanya memberikan rekomendasi," ujarnya.

    Susanto menambahkan, KPAI menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Menurut dia, sejumlah murid yang diduga belum memiliki hak pilih itu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

    Sebelumnya, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengadukan kasus viral video anak-anak Pramuka meneriakkan ganti presiden 2019 ke KPAI.

    Ade mengadukan dua kasus tersebut ke KPAI karena ada dugaan mengeksploitasi dan memanfaatkan anak dalam kegiatan politik. Timses Jokowi mengadukan kasus tersebut agar KPAI sebagai lembaga perlindungan anak lebih responsif terhadap potensi eksploitasi anak dalam kegiatan politik, terutama di tahun politik seperti saat ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.