Kamis, 15 November 2018

Pasca - Gempa Palu, BMKG Dorong Pemprov Sulteng Revisi Tata Ruang

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah umat Islam menunaikan salat magrib berjemaah setelah berzikir bersama di lokasi gempa bumi yang disusul gelombang tsunami di Anjungan Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 5 Oktober 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Sejumlah umat Islam menunaikan salat magrib berjemaah setelah berzikir bersama di lokasi gempa bumi yang disusul gelombang tsunami di Anjungan Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 5 Oktober 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Palu - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mendorong Pemerintah Sulawesi Tengah untuk merevisi tata ruang wilayah di kawasan rawan bencana.

    "Revisi ini perlu segera dilakukan agar dampak dari kejadian yang lalu tidak terulang kembali. Bukan cuma Sulteng, tapi juga wilayah lain di Indonesia masuk dalam kategori rawan bencana alam," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Palu pada Jumat, 19 Oktober 2018.

    Baca: Pengungsi Gempa Palu Mulai Tempati Tenda-tenda Bantuan Asing

    Menurut Dwikorita, hal ini perlu dilakukan guna mengurangi risiko kerugian materil maupun korban jiwa akibat bencana alam yang mengintai Sulteng pascagempa dan tsunami disertai likuifaksi yang terjadi 28 September lalu.

    Hal tersebut disampaikan Dwikorita setelah ia bersama tim BMKG Sulteng mendatangi sejumlah titik yang mengalami kerusakan parah, seperti di Pantai Talise, Perumnas Balaroa, Palu Grand Mall dan Grand Mercure Hotel.

    Dwikorita mengatakan penataan ruang memiliki peran besar dalam upaya mitigasi bencana. Menurut dia, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur pengendalian dan pemanfaatan sebuah kawasan harus menunjukkan apakah layak dijadikan tempat pemukiman atau tidak.

    Baca: Lokasi Likuifaksi di Petobo Direkomendasikan untuk Ditimbun

    Karena itu, kata Dwikorita, dalam perencanaan tata ruang hendaknya pemerintah setempat mempertimbangkan peta bencana, khususnya kondisi kerentanan tanah terhadap gempa, likuifaksi dan longsoran serta banjir bandang di wilayah tersebut. "Jangan sampai atas dasar kebutuhan tempat tinggal penduduk atau motif ekonomi politik, kata dia, wilayah yang seharusnya tidak ditinggali justru menjadi kawasan pemukiman padat penduduk," ujarnya.

    Menurut Dwikorita, perlu pengawasan ketat agar rencana tata ruang tersebut benar-benar dijadikan acuan dalam rencana pembangunan agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

    Selain itu, Dwikorita merekomendasikan pembangunan fasilitas perlindungan tsunami di kawasan pantai Sulteng untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. "Serta mengurangi resiko dari bencana tsunami itu," ujarnya.

    Baca: Korban Gempa Palu Berisiko Terkena Kolera, Disentri dan Malaria


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pokemon Hidup Dalam Detektif Pikachu

    Hollywood baru saja mengadaptasi karakter favorit dunia dari kartun Pokemon, Pikachu, ke dalam film layar lebar.