Kata Sandiaga Soal Dana Saksi Dibebankan ke APBN

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, berdialog dengan nelayan di tempat pelelangan ikan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 10 Oktober 2018. Dalam kunjungan tersebut, cawapres pasangan Prabowo Subianto itu melakukan silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi nelayan. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

    Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, berdialog dengan nelayan di tempat pelelangan ikan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 10 Oktober 2018. Dalam kunjungan tersebut, cawapres pasangan Prabowo Subianto itu melakukan silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi nelayan. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengaku akan sangat bersyukur seumpama biaya saksi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sandiaga mengatakan, biaya saksi merupakan salah satu komponen yang memerlukan biaya tinggi.

    Baca juga: NasDem Tolak Usulan Dana Saksi Pemilu 2019 Dibebankan ke Negara

    "Alhamdulilah..., kalau bisa dibebankan. Itu paling tinggi salah satunya saksi," kata Sandiaga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018.

    Meski akan merasa bersyukur, Sandiaga mengatakan wacana itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Alasannya, pemerintah saat ini tengah kesulitan menanggung beban APBN di tengah berbagai pelemahan fundamental ekonomi dalam negeri.

    Sandiaga juga mempertanyakan urgensi dibebankannya dana saksi ke APBN 2019. Sandiaga menilai pemerintah sedang ketar ketir lantaran tidak punya uang. Apalagi, ujar dia, utang negara pun baru saja bertambah.

    Wacana membebankan dana saksi ke dalam APBN itu sebelumnya diungkapkan Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Zainuddin Amali. Dia mengatakan, dana saksi perlu ditanggung negara dengan alasan memberikan kesetaraan dan keadilan untuk partai politik.

    Amali mengatakan, tidak semua partai politik memiliki uang untuk membiaya saksi. Selain itu, Komisi Pemerintahan ingin menghindarkan para calon anggota legislatif dari beban pembiayaan itu. "Kita sudah tahu akibatnya ke mana-mana," kata Amali kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

    Sandiaga mengatakan dirinya tidak dalam posisi sepakat atau tak sepakat ihwal wacana itu. Dia juga enggan berkomentar ihwal sikap partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga soal wacana itu. Menurut Sandiaga, setuju tidaknya Koalisi Indonesia Adil Makmur akan dijelaskan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

    Baca juga: Fahri Hamzah: Dana Saksi Pemilu Kepentingan Negara

    Lebih lanjut, Sandiaga menuturkan wacana itu menjadi domain pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merumuskan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan koalisi Prabowo-Sandiaga akan memberikan masukan. Apa pun keputusannya, kata dia, akan didukung asalkan sudah menjadi kesepakatan bersama dan konsisten dijalankan.

    "Kalau dibiayai pemerintah ya pemerintah, kalau partai politik atau kandidat seperti apa gitu. Silakan aja diputuskan," kata Sandiaga. "Kalau bisa dan menjadi keputusan (masuk APBN), saya support. Tapi tidak dalam kapasitas setuju atau tidak."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.