Soal Defisit BPJS Kesehatan, Gerindra: Masa Jokowi Ngeluh

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Nila Moeloek berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Sejumlah rumah sakit umum daerah di Jakarta menjerit karena tunggakan itu terakumulasi setiap bulan hingga berdampak besar pada kemampuan rumah sakit menyediakan obat untuk pasiennya. ANTARA

    Menteri Kesehatan Nila Moeloek berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Sejumlah rumah sakit umum daerah di Jakarta menjerit karena tunggakan itu terakumulasi setiap bulan hingga berdampak besar pada kemampuan rumah sakit menyediakan obat untuk pasiennya. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyayangkan keluhan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Menurut dia, Jokowi sebagai presiden harus dapat menyelesaikan persoalan defisit BPJS Kesehatan itu.

    Baca juga:  Defisit BPJS, Jokowi: Mestinya Ada Manajemen Sistem Jelas

    "Pak Jokowi itu sepeda diurusin sama dia, bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi buku, masa BPJS yang 80 juta orang ngeluh?" ujar Andre di kawasan Raden Saleh, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

    Andre mengatakan urusan defisit BPJS Kesehatan memang jadi tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Sebab, kata dia, BPJS kesehatan juga merupakan salah satu janji kampanye Jokowi terkait kartu sehat Indonesia.

    "Aneh. Yang pencitraan dia mau, bagian suruh kerja tak mau. Itu yang kami sayangkan, presiden itu mikir dan kerja," katanya.

    Jokowi menyampaikan keluhan soal BPJS Kesehatan dalam pidatonya di pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Rabu kemarin. Jokowi menilai urusan defisit ini semestinya bisa diselesaikan sendiri oleh Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS.

    Jokowi mewanti-wanti Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris agar tahun depan masalah defisit ini bisa selesai tanpa perlu minta solusi darinya. Alasannya persoalan defisit ini sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu dan seharusnya sudah ada solusi.

     Baca juga: 500 Ribu Kartu BPJS Kesehatan Belum Diterima Warga Jakarta

    "Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai ke Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangeten," kata Jokowi.

    Sebelumnya pemerintah memutuskan mengucurkan Rp 4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Dana talangan ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018.

    Jokowi mengungkapkan kekesalannya kepada BPJS setelah memutuskan untuk memberi talangan sebesar Rp 4,9 triliun itu. Menurut dia, pihak BPJS menganggap angka itu masih kurang. Jokowi menilai seharusnya BPJS memperbaiki manajemennya ketimbang terus meminta bantuan pemerintah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.