4 PR Pemerintahan Jokowi yang Belum Selesai Versi Voxpol Center

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat menyerahkan secara langsung sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Marunda, Cilincing, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sebanyak 10.000 sertifikat yang diserahkan langsung oleh Presiden. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat menyerahkan secara langsung sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Marunda, Cilincing, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sebanyak 10.000 sertifikat yang diserahkan langsung oleh Presiden. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mencatat ada empat pekerjaan rumah atau PR yang belum selesai dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam empat tahun ini.

    Baca: Jokowi Bagikan Bantuan Pembangunan Rumah Rusak di NTB

    PR pertama, menurut Pangi, kemandirian dalam bidang ekonomi. Secara sederhana, Pangi mencontohkan proporsi ekspor dan impor di Indonesia yang tidak berbanding lurus. Misalnya, Cina merupakan negara pengekspor paling besar ke Indonesia. Sementara barang impor di Indonesia, justru paling banyak dari Cina.

    "Soal kemandirian dari sisi ekonomi, ini menjadi isu yang digoreng lawan," ujar Pangi dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta pada Kamis, 18 Oktober 2018.

    Kedua, Pangi menyebut, penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, yang juga menjadi janji kampanye Jokowi. "Ada kasus Semanggi, Trisakti, Talangsari, dan Tanjung Priok. Jangan sampai dibiarkan tidak jelas begitu saja," ujar Pangi.

    Baca: Prabowo Mengkritik, Sekjen PDIP: Jokowi Atasi Ugal-ugalan Politik

    Ketiga, ujar dia, komitmen memberantas kasus korupsi. Walaupun Indonesia tidak masuk ke dalam 20 daftar negara paling korup versi WEF dalam Global Competitiveness Report 2018, menurut Pangi, kasus Novel Baswedan membuat masyarakat terkesan kurang serius dalam penegakan hukum terkait korupsi. "Ada kesan tebang pilih dalam kasus Novel Baswedan yang tak kunjung terungkap ini," ujar Pangi.

    Keempat, Pangi menyebut, pemerintah harus mencegah dan menghentikan segala bentuk persekusi di Indonesia. Pangi mencontohkan, ada kejadian massa yang menghadang Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. "Masa orang bisa masuk bandara dan menghentikan orang, terus polisi tidak bisa berbuat apa pun," ujar dia.

    Baca juga: BPJS Defisit, Fahri Hamzah Minta Jokowi Waspadai Orang Sekitar

    Menurut Pangi, pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan Jokowi dalam satu tahun sisa pemerintahannya. Menurut hasil survei Voxpol, tingkat kepuasan masyarakat masih di angka 59 persen. "Titik amannya, minimal 60 persen," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Skenario Satu Arah Pada Arus Mudik 2019 di Tol Jakarta - Cikampek

    Penerapan satu arah ini dilakukan untuk melancarkan arus lalu lintas mudik 2019 dengan memanfaatkan jalur A dan jalur B jalan Tol Jakarta - Cikampek.