Peluru Nyasar di DPR, PDIP Usulkan Lapangan Perbakin Ditutup

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri: Eva Sundari, Darul Siska, Junisab Akbar dan Alvin Lie, memberi penjelasan tentang masalah pembangunan gedung baru DPR, di Jakarta, (4/4). ANTARA/Yudhi Mahatma

    Dari kiri: Eva Sundari, Darul Siska, Junisab Akbar dan Alvin Lie, memberi penjelasan tentang masalah pembangunan gedung baru DPR, di Jakarta, (4/4). ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDIP, Eva Sundari mengusulkan lapangan tembak Perbakin Senayan ditutup jika terbukti peluru nyasar ke gedung DPR memang berasal dari aktivitas latihan tembak di sana. Adapun jarak lapangan tembak Perbakin ke gedung DPR adalah 400 meter.

    Baca: Peluru Nyasar DPR, Polisi Temukan Bekas Tembakan di 5 Lokasi Ini

    "Kami masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Kalau memang terbukti peluru itu dari aktivitas tembak- menembak di sana. Perbakin harus ditutup dan dipindahkan ke tempat lain," ujar Eva Sundari saat ditemui usai menghadiri sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta pada Kamis, 18 Oktober 2018.

    Peristiwa peluru nyasar di sejumlah ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, masih diusut oleh kepolisian. Hari ini, Kamis, 18 Oktober 2018, DPR menggelar rapat gabungan dengan Polri. Hasil rapat itu memutuskan DPR akan meminta Sekretariat Negara menutup lapangan tembak Perbakin Senayan. Selanjutnya, DPR akan membahas keputusan rapat tersebut dengan Setneg.

    Baca: Anggota DPR Ini Pertanyakan Klaim Polisi Soal Peluru Nyasar

    Berdasarkan hasil penyisiran Polda Metro Jaya di gedung DPR pada hari ini, polisi menemukan enam lokasi yang diduga menjadi arah tembak peluru nyasar. Sejumlah ruangan itu adalah di lantai 13 di ruangan 1313, lantai 16 ruangan 1601, lantai 10 ruangan 1008, lantai 9 ruangan 915, di lantai 20 dan lantai enam. Lokasi terakhir di Lantai 6, merupakan ruangan kerja anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.