TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan keluhan Presiden Joko Widodo mengenai defisit BPJS Kesehatan mengisyaratkan bahwa kepala negara tidak mendapat masukan yang benar dari anak buahnya. Jokowi nampak salah paham memandang masalah itu.
BPJS Kesehatan, kata Fahri, bukan menghadapi permasalahan remeh. Persoalan ini dinilainya sangat strategis sehingga tak bisa diserahkan begitu saja kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan. "Mereka hanya skrup dari sistem besar yang gagal mengatasi masalah ini." Fahri mencuit melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Kamis, 18 Oktober 2018.
Baca: Jokowi Ingatkan Agar Masalah Defisit BPJS Kesehatan Tak Terulang
Menurut Fahri, masalah BPJS Kesehatan hanya soal alokasi uang saja. BPJS Kesehatan sudah menghitung defisit sebesar Rp 10 triliun tahun ini karena besar iuran peserta asuransi kesehatan itu di bawah nilai ekonominya. Iuran peserta BPJS tidak seimbang dengan klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS. Pemerintah seharusnya menggelontorkan dana yang dibutuhkan itu untuk menambal defisit.
Rp10 triliun itu, kata Fahri, masih jauh lebih kecil dibandingkan suntikan modal untuk BUMN melalui Penanaman Modal Negara (PMN). Angka itu juga tak sebanding dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur. "Kalo selama ini Pak Jokowi begitu mudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk bangun infrastruktur, masa #DefisitBPJS Kesehatan yang hanya 10 triliun saja tidak sanggup?"
Baca: Jokowi Ingatkan Agar Masalah Defisit BPJS ...
Jokowi diminta turun tangan karena program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah masalah negara. "Saya ingat waktu kartu2 ini (JKN-KIS) dibagi. Nuansanya sukses sekali. Janganlah kalo berhasil saja kita turun tangan menghadap ke rakyat, tapi kalau gagal kita gak mau tau," ujarnya.
Nada suara Jokowi tiba-tiba meninggi saat bicara soal defisit BPJS Kesehatan di pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Rabu, 17 Oktober 2018. Jokowi mengatakan urusan defisit ini semestinya bisa diselesaikan sendiri oleh Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS karena sudah sejak tiga tahun lalu dan seharusnya sudah ada solusi.
Simak: Defisit BPJS Kesehatan Dianggap Bisa Jadi ...
"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi? Mestinya sudah rampung di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai ke Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangeten," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu, 17 Oktober 2018.
Sebelumnya pemerintah memutuskan mengucurkan Rp 4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Dana talangan ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018. Namun Jokowi mengatakan pihak BPJS menganggap angka itu masih kurang. Dia menilai seharusnya BPJS memperbaiki manajemennya ketimbang terus meminta bantuan pemerintah.
VINDRY FLORENTIN | AHMAD FAIZ IBNU SANI
