Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Gedung KPK

    Ilustrasi Gedung KPK

    7. M Jasin (Wakil Ketua KPK Periode 2007-2011)

    Waktu: Oktober 2011
    Tindakan: Dugaan pertemuan antara Nazaruddin dengan pimpinan dan pegawai KPK untuk membicarakan kasus korupsi
    Keterangan: M Jasin diputus bebas dan suara anggota Komite Etik bulat
    Tindak lanjut: Tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik pimpinan KPK

    8. Chandra M Hamzah (Wakil Ketua KPK Periode 2007-2011)

    Waktu: Oktober 2011
    Tindakan: Dugaan pertemuan antara Nazaruddin dengan pimpinan dan pegawai KPK untuk membicarakan kasus korupsi
    Keterangan: Chandra M Hamzah diputus bebas dan suara anggota Komite Etik bulat
    Tindak lanjut: Tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik pimpinan KPK

    9. Haryono Umar (Wakil Ketua KPK Periode 2007-2011)

    Waktu: Oktober 2011
    Tindakan: Dugaan pertemuan antara Nazaruddin dengan pimpinan dan pegawai KPK untuk membicarakan kasus korupsi
    Keterangan: Haryono Umar diputus bebas. Dari tujuh anggota komite etik, tiga di antaranya mempunyai pendapat berbeda bahwa adanya pelanggaran ringan yang dilakukan oleh yang bersangkutan
    Tindak lanjut: Tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik pimpinan KPK

    10. Endro Laksono (Mantan Staf Administrasi Kesekretariatan pada Deputi Pencegahan)

    Waktu: 2010
    Tindakan: Kasus penggelapan uang senilai Rp 388 juta dalam waktu 6 bulan
    Tindak lanjut: Menurut salah satu anggota Komite Etik Abdullah Hehamahua, komite mengeluarkan tiga putusan, yakni dipecat dengan tidak hormat, mengembalikan uang, dan melaporkan ke polisi

    Baca: Kajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

    11. MNHS (Penyidik)

    Waktu: September 2012
    Tindakan: Kasus perselingkuhan
    Keterangan: Penyidik dari BPKP dipulangkan karena terlibat kasus perselingkuhan. Sebelumnya, ada indikasi penyidik tersebut menerima suap namun pihak KPK masih mendalami
    Tindak lanjut: Penyidik dipecat dan dikembalikan ke instansi asalnya yaitu BPKP

    12. Abraham Samad (Ketua KPK Periode 2011-2015)

    Waktu: April 2013
    Tindakan: Kasus bocornya Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) atas nama Anas Urbaningrum
    Keterangan: Abraham Samad tidak terbukti secara langsung membocorkan dokumen Sprindik namun komite Etik menilai bahwa yang bersangkutan lalai mengawasi sekretaris sehingga Sprindik bocor.
    Tindak lanjut: Perbuatannya dinilai sebagai pelanggaran sedang

    13. Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua KPK Periode 2011-2015)

    Waktu: April 2013
    Tindakan: Mencabut parafnya dari draf Sprindik atas nama Anas Urbaningrum
    Tindak lanjut: Adanya pelanggaran ringan

    14. Wiwin Suwandi (Sekretaris Abraham Samad)

    Waktu: April 2013
    Tindakan: Membocorkan Sprindik atas nama Anas Urbaningrum
    Keterangan: Wiwin Suwandi terbukti melakukan pembocoran dokumen KPK terkait Sprindik
    Tindak lanjut: Pemecatan

    15. Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK Periode 2015-2019)

    Waktu: Agustus 2016
    Tindakan: Pernyataan perihal HMI
    Tindak lanjut: Terbukti melakukan pelanggaran sedang

    16. Rolan Ronaldy (Penyidik)

    Waktu: Oktober 2017
    Tindakan: Dugaan merusak barang bukti dalam perkara suap mantan hakim MK Patrialis Akbar
    Tindak lanjut: Belum jelas penyelesaian etiknya hingga yang bersangkutan dikembalikan ke Kepolisian

    Baca juga: Roland Ronaldy Menolak Memberikan Komentar Soal Perusakan Barang Bukti

    17. Harun (Penyidik)

    Waktu: Oktober 2017
    Tindakan: Dugaan merusak barang bukti dalam perkara suap mantan hakim MK Patrialis Akbar
    Tindak lanjut: Belum jelas penyelesaian etiknya hingga yang bersangkutan dikembalikan ke Kepolisian

    18. Novel Baswedan (Penyidik)

    Waktu: Oktober 2017
    Tindakan: Mengirim surat elektronij berisi protes atas rencana Aris Budiman yang ingin merekrut kepala satgas penyidikan dari Mabes Polri
    Keterangan: Informasi terakhir pada April 2018, pimpinan KPK menyatakan sudah mempersiapkan sanksi terhadap Aris Budiman dan Novel Baswedan
    Tindak lanjut: Belum ada hasil yang disampaikan oleh pimpinan KPK

    19. Aris Budiman (Direktur Penyidikan)

    Waktu: Desember 2017
    Tindakan: Menghadiri rapat panitia angket KPK yang digagas oleh DPR pada 29 Agustus 2016
    Keterangan: Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK telah melimpahkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran etik oleh yang bersangkutan. Dari 10 anggota DPP, delapan orang menyatakan bersalah dan dua lainnya menyatakan tidak bersalah
    Tindak lanjut: Belum jelas tindaklanjut dari pimpinan KPK hingga yang bersangkutan dikembalikan ke Kepolisian

    Baca: Komentar Mantan Ketua KPK Soal Pertemuan Firli - TGB Zainul Majdi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.