KPK Duga Bupati Bekasi Disuap untuk Dapatkan IMB Meikarta

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan pada Selasa, 16 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan tersangka yang diduga terkait dengan kasus tersebut, termasuk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan pada Selasa, 16 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan tersangka yang diduga terkait dengan kasus tersebut, termasuk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir suap kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat dinas Kabupaten Bekasi bertujuan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) daam proyek Meikarta.

    Baca: KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi Terkait Suap Proyek Meikarta

    “KPK menduga suap diberikan untuk rangkaian proses perizinan yang akan berakhir pada IMB untuk Meikarta,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

    Febri mengatakan KPK tengah mendata perizinan apa saja yang perlu didapatkan Meikarta sebelum memperoleh IMB. Menurut dia, KPK tengah mendalami perizinan apa saja yang diduga dipengaruhi oleh pemberian suap tersebut. “Karena sebelum IMB diterbitkan harusnya beberapa izin diselesaikan dulu,” kata dia.

    Baca: Kasus Suap Meikarta, KPK Geledah Kantor Lippo Group

    Dalam kasus ini, KPK menduga Neneng dan empat pejabat di pemerintah Kabupaten Bekasi menerima komitmen fee Rp 13 miliar. Empat pejabat lain yan diduga menerima fee itu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

    KPK menduga fee tersebut diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. KPK menduga mereka memberikan komitmen fee untuk memuluskan proses perizinan pembangunan Meikarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.