Loyalis Anis Matta Sebut Garbi Bukan Parpol, Bukan Sempalan PKS

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi. Gerakan ini diinisiasi oleh Anis Matta

    Logo Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi. Gerakan ini diinisiasi oleh Anis Matta

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang diinisiasi Anis Matta, bukan sempalan partai politik manapun. "Garbi ormas kebangsaan. Bukan partai politik, sempalan partai politik," kata Mahfudz saat ditemui Tempo di rumahnya, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Oktober 2018.

    Menurut dia, Garbi adalah ormas kebangsaan yang diusung aktivis lintas partai dan lintas organisasi.

    Baca: Garbi, Organisasi Relawan Besutan Eks Presiden PKS Anis Matta

    Namun Mahfudz tidak menyangkal bahwa orang-orang yang tergabung dalam Garbi adalah para pengurus hingga mantan kader PKS. "Faktanya banyak, tapi tidak sedikit yang belum pernah di PKS dan partai politik."

    Menurut Mahfudz, banyaknya kader PKS di daerah yang mundur dari partai kemudian bergabung ke Garbi merupakan peritiwa yang terpisah. Di awal kemunculannya, kata Mahfudz, Garbi memang sudah ditentang oleh pimpinan PKS saat ini karena dianggap sebagai gerakan yang mengkudeta partai.

    Baca: Lika-Liku Garbi: Dari Ditolak Hingga Dianggap Gerakan Kudeta PKS

    Ia melihat ada reaksi yang tidak proposional dan reaksi yang keliru dari sebagian orang di PKS yang kemudian menuding bahwa Garbi adalah gerakan Anis Matta dan akan menjadi partai baru.

    Sekretaris Jenderal PKS Musafa Kamal menolak mengomentari banyaknya kader PKS di daerah yang mundur dan bergabung dengan Garbi. Mustafa menuturkan bahwa kader-kadernya tetap solid menyongsong pemilu 2019. "PKS itu solid, utuh, dan konsolidasi nasional berjalan secara efektif dan insya Allah kita menyongsong kemenangan demi kemenangan," kata Mustafa di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.