Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diinisiasi Anis Matta, Begini Profil Ormas Garbi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden PKS Anis Matta, saat menghadiri pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. Mekanisme pemilihan kepala daerah akhirnya diubah dari secara langsung menjadi lewat DPRD. TEMPO/Imam Sukamto
Presiden PKS Anis Matta, saat menghadiri pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. Mekanisme pemilihan kepala daerah akhirnya diubah dari secara langsung menjadi lewat DPRD. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi tengah gencar melakukan deklarasi di sejumlah daerah. Yang terbaru, Garbi berencana melakukan deklarasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan menghadirkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai pembicara orasi kebangsaan, pada Kamis, 18 Oktober 2018.

Baca juga: Ditolak di NTT, Fahri Hamzah Tunggu Kabar dari Pengundang

Kehadiran Garbi tak lepas dari sosok mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta. Bahkan, orang dekatnya sesama politikus PKS, Mahfuz Siddiq, mengakui bahwa Garbi berkaitan dengan ide arah baru Indonesia yang digagas oleh Anis Matta.

"Garbi itu adalah kumpulan orang yang mengorganisir diri dan aktivitasnya yang setuju, sependapat dengan ide tentang arah baru Indonesia, dan berupaya memperjuangkan ide-ide melalui satu wadah yang namanya Garbi," kata Mahfudz saat ditemui Tempo di rumahnya, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Oktober 2018.

Ide tentang arah baru Indonesia (ABI) sudah didiskusikan sejak pemilu 2014 ketika Anis Matta masih menjabat sebagai Presiden PKS. Sejumlah pejabat teras PKS yang saat itu terlibat dalam pembentukan gagasan ABI, di antaranya Anis Matta, Mahfuz, Fahri Hamzah, Jazuli Juwaini, Sukamta, almarhum Taufik Ridlo, dan Mahfudz Abdurrahman.

Mahfuz menuturkan, ide ABI semula akan menjadi agenda yang diusung PKS sebagai partai politik. Gagasan tersebut bahkan sudah mulai disosialisasikan ke pimpinan PKS di wilayah setelah pemilu 2014. Bahkan, ketika pergantian kepengurusan di Majelis Syuro dan DPP PKS PADA 2015, Anis Matta tetap melanjutkan sosialisasi ide ABI.

"Kita diskusikan terus sampai kemudian ada konstruksinya, kita sama-sama sepakati kasih nama arah baru Indonesia," katanya.

Dalam perjalanannya, arah baru Indonesia dimusuhi para pimpinan PKS era Sohibul Iman. Gagasan tersebut dituding sebagai gerakan mengkudeta PKS. Bahkan, kata Mahfudz, banyak pengurus di daerah yang dicopot karena mengikuti diskusi ABI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Momentum tersebut lah menjadi cikal bakal pembentukan ormas Garbi. "Ya sudah kalau memang ini dimusuhi kita cari wadah alternatif untuk perjuangkan ini. Wadahnya bukan parpol tapi ormas Garbi," kata dia.

Karena itu, Mahfuz pun menegaskan bahwa Garbi murni gerakan intelektual yang digagas oleh orang-orang muda dan bukan sempalan partai politik manapun.

Garbi juga baru memiliki kedudukan sebagai badan hukum di Makassar, Sulawesi Selatan, pada September 2018. Ormas tersebut, dalam kedudukannya sebagai badan hukum, didirikan oleh Muhammad Yusuf Halid, Muhammad Taslim, Irwan, Mudzakkir Ali Djamil, Budi Prasetya Dwi Putra, dan Ahmad Baskam Muhammad. Adapun sosok Anis Matta, kata Mahfuz, tidak terlibat dalam kepengurusan organisasi.

Baca juga: Kehadiran Fahri Hamzah Bakal Ditolak, Garbi NTT: Kami Evaluasi

Menurut Mahfuz, Garbi merupakan ormas yang bersifat nasional. Sehingga, ormas tersebut bisa mendirikan cabang-cabangnya di daerah lain. "Makanya kan di beberapa provinsi juga sudah ada yang mendeklarasikan Garbi ya. Terakhir di Palembang kemarin. Sebelumnya di Bali, Banten," ujarnya.

Mahfuz menuturkan, Garbi akan menjadi wadah dalam menjual gagasan Indonesia ke depan, yaitu menjadi kekuatan kelima dunia. Sedikitnya ada empat pilar atau modal utama Garbi, yaitu Islam, nasionalisme, demokrasi dan kesejahteraan.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal enggan mengomentari soal keberadaan Garbi. Adapun soal perpecahan di tubuh partai itu, Mustafa hanya menjawab singkat, "kami solid."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

10 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

11 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.


Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

3 hari lalu

Petugas bersiap mengendarai kendaraan yang membawa sejumlah bendera partai politik dan bendera partai lokal saat peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Februari 2023. Peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 secara serentak di delapan lokasi dan salah satunya di provinsi Aceh dengan tema
Deretan Partai Oposisi dari Masa ke Masa

Oposisi menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi sebagai upaya penerapan mekanisme check and balance, berikut deretan partai oposisi dari masa ke masa.


Pengamat Politik Unand Sebut 2 Tujuan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Salah Satunya sebagai Posisi Tawar

4 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Politik Unand Sebut 2 Tujuan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Salah Satunya sebagai Posisi Tawar

Pengamat politik Unand sebut 2 kemungkinan tujuan hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satunya bargaining power merapat ke Prabowo-Gibran


Majelis Syura PKS Amanatkan Anggotanya Dorong Hak Angket di DPR

4 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa poster saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Majelis Syura PKS Amanatkan Anggotanya Dorong Hak Angket di DPR

PKS mengeluarkan keputusan agar anggotanya yang berada di DPR RI tetap mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


PKS Pastikan Tak Bakal Bertemu Prabowo hingga Ada Ketetapan MK

4 hari lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PKS Pastikan Tak Bakal Bertemu Prabowo hingga Ada Ketetapan MK

PKS memastikan belum ada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.


Hak Angket Pemilu Diduga Layu Sebelum Berkembang di DPR Usai Surya Paloh Bertemu Prabowo

5 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket Pemilu Diduga Layu Sebelum Berkembang di DPR Usai Surya Paloh Bertemu Prabowo

Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto diduga untuk meredam rencana bergulirnya hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR.


Reaksi Parpol Soal Progres Pengajuan Hak Angket Pemilu di DPR

5 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Reaksi Parpol Soal Progres Pengajuan Hak Angket Pemilu di DPR

PPP menyatakan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 hanya wacana.


Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Anies Baswedan di Pilgub Sumbar, Mahyeldi dan Andre Rosiade Berhadapan?

6 hari lalu

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat mengahdiri acara Milad Partai Keadilan Sejahtera ke 20 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 29 Mei 2022.Perayaan milad Partai Keadilan Sejahtera ke-20 tersebut mengangkat tema
Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Anies Baswedan di Pilgub Sumbar, Mahyeldi dan Andre Rosiade Berhadapan?

Pilgub Sumbar akankah membuat tanding ulang kubu Prabowo Vs Anies Baswedan, saat Mahyeldi berhadapan dengan Andre Rosiade?