Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lika-Liku Garbi: Dari Ditolak Hingga Dianggap Gerakan Kudeta PKS

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta (tengah) bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Taufik Ridho (kanan) dan Wasekjen PKS, Fahri Hamzah saat acara Silahturahmi Anggota Legislatif Naional (SILAGNAS) di Jakarta Selatan, 21 September 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta (tengah) bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Taufik Ridho (kanan) dan Wasekjen PKS, Fahri Hamzah saat acara Silahturahmi Anggota Legislatif Naional (SILAGNAS) di Jakarta Selatan, 21 September 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

Mahfudz tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyebarkan dokumen itu. Saat dokumen sudah beredar, kata Mahfudz, para pimpinan PKS menyebutnya hoaks. Namun, di berbagai acara, muatan dokumen tersebut justru disosialisasikan secara resmi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan, ujar Mahfudz, banyak pengurus PKS di wilayah diberhentikan dari jabatannya karena dianggap terlibat dalam ABI. "Karena kalau baca dokumen waspadai gerakan PKS itu eksplisit disebut ABI, dan apa yang harus dilakukan terhadap aktivis ABI juga. Dan pemecatan itu bagian dari skenario reaksinya," ucapnya.

Yang paling masif, kata Mahfudz, pemberhentian jabatan struktur. Misalnya, mulai dari pengurus dewan pimpinan wilayah di NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Tidak hanya di level provinsi, pergantian pengurus juga masif dilakukan di tingkat kabupaten kota.

Baca: Kehadiran Fahri Hamzah Bakal Ditolak, Garbi NTT: Kami Evaluasi

Dalam dokumen mewaspadai gerakan mengkudeta PKS, ABI dikategorikan sebagai gerakan yang sangat berbahaya atau extremely red alert. ABI juga disebut memiliki tujuan mengambil alih atau mengkudeta majelis syuro dan partai, dan gerakannya masif di semua lini.

Seperti yang disampaikan Mahfudz, dokumen tersebut menyebutkan rekomendasi yang dilakukan terhadap ABI, yaitu pembersihan majelis syuro, struktur, caleg, calon kepala daerah melalui penyadaran dan imunisasi kader. ABI juga disebut muncul sejak 2002, lalu masif pada 2015-2018.

Mahfudz menuturkan, ide tentang arah baru Indonesia sebetulnya didiskusikan sejak pemilu 2014 ketika Anis Matta masih menjabat sebagai Presiden PKS. Sejumlah pejabat teras PKS yang saat itu terlibat dalam pembentukan gagasan ABI, di antaranya Anis Matta, Mahfudz, Fahri Hamzah, Jazuli Juwaini, Sukamta, almarhum Taufik Ridlo, dan Mahfudz Abdurrahman.

Mahfudz menuturkan, ide ABI semula akan menjadi agenda yang diusung PKS sebagai partai politik. Gagasan tersebut bahkan sudah mulai disosialisasikan ke pimpinan PKS di wilayah setelah pemilu 2014. Bahkan, ketika Anis Matta digantikan Sohibul Iman, sosialisasi ide ABI terus berlanjut hingga terbentuk Gerakan Arah Baru Indonesia.

"Ya sudah kalau memang ini dimusuhi kita cari wadah alternatif untuk perjuangkan ini. Wadahnya bukan partai politik tapi ormas Garbi," kata kata Mahfudz.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

17 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

52 hari lalu

Grace Natalie. Foto/Instagram
Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

Partai Gelora dan PKB 'disenggol' Grace Natalie PSI soal lonjakan suara dalam quick count sebuah lembaga survei. Apa kata Gelora dan PKB?


Respons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara

53 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat ditemui di Komplek Parlemen, Selasa, 7 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Respons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara

Partai Gelora menjadi sorotan selain PSI karena mengalami lonjakan suara dalam real count sementara KPU


Fahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan

54 hari lalu

Wakil Ketua Relawan TKN Prabowo-Gibran Wahab Talaohu dan Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Fahri Hamzah memberikan keterangan saat Sarasehan Aktivis Menjaga Demokrasi bertajuk
Fahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus dihapuskan. Hal


Jika Prabowo-Gibran Menang: Akankah Bahlil, Habiburokhman, Grace Natalie, Gus Miftah hingga Raffi Ahmad Jadi Menteri?

18 Februari 2024

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) dalam acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024. Dalam acara tersebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato untuk anak muda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika Prabowo-Gibran Menang: Akankah Bahlil, Habiburokhman, Grace Natalie, Gus Miftah hingga Raffi Ahmad Jadi Menteri?

Jika Prabowo-Gibran menang, pendukung utama seperti Habiburokhman, Grace Natalie, Bahlil, Zulhas, hingga Gus Miftah dan Raffi Ahmad bisa jadi menteri?


Film Dirty Vote Ulas Dugaan Permainan Aturan KPU untuk Loloskan Partai Gelora di Pemilu 2024

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Film Dirty Vote Ulas Dugaan Permainan Aturan KPU untuk Loloskan Partai Gelora di Pemilu 2024

Bagaimana dugaan permainan aturan KPU untuk meloloskan Partai Gelora yang diulas di film Dirty Vote?


Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka

1 Februari 2024

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat ditemui di Komplek Parlemen, Selasa, 7 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka

Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka


Anis Matta Nilai Gibran Tak Perlu Mundur sebagai Wali Kota Solo Meski Sering Cuti Kampanye

20 Januari 2024

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta memberi tanggapan soal usulan agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya, Sabtu, 20 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Anis Matta Nilai Gibran Tak Perlu Mundur sebagai Wali Kota Solo Meski Sering Cuti Kampanye

Anis Matta menyatakan tidak ada aturan yang mengharuskan Gibran untuk mundur dari jabatan Wali Kota Solo selama pencalonan di Pilpres 2024.


Ganjar Janji Lanjutkan Pembangunan Jokowi tapi Tak Pakai Kacamata Kuda, Apa Artinya?

26 Desember 2023

Capres Ganjar Pranowo menghadiri langsung deklarasi yang diadakan di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar pada Ahad, 24 Desember 2023. TPN
Ganjar Janji Lanjutkan Pembangunan Jokowi tapi Tak Pakai Kacamata Kuda, Apa Artinya?

Ganjar berjanji melanjutkan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi bila menang dalam Pilpres 2024, tapi tak dengan kacamata kuda. Apa artinya?


NasDem Bantah Isu Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi

14 Desember 2023

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata  soal dugaan aliran dana korupsi dari Syahrul Yasin Limpo ke partai itu. Sahroni menggelar konferensi pers di  NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Oktober 2023.
NasDem Bantah Isu Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi

NasDem membantah cuitan Fahri Hamzah soal ada partai pendukung Anies Baswedan yang akan menarik menteri dari Kabinet Presiden Jokowi.