Bupati Bekasi Tersangka Suap, JK: Perizinan Harus Diperbaiki

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan pada Selasa, 16 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan tersangka yang diduga terkait dengan kasus tersebut, termasuk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan pada Selasa, 16 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan tersangka yang diduga terkait dengan kasus tersebut, termasuk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penetapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta menandakan buruknya layanan perizinan di Indonesia.

    Ia mengatakan proses mengurus izin di negeri ini harus diperbaiki. "Orang sogok itu memang agar cepat keuar izinnya," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

    Baca: Tjahjo Kumolo Siapkan Pengganti Bupati Bekasi Neneng Hasanah

    JK mengklaim pemerintah sudah berupaya memperbaiki layanan. Salah satunya dengan menggunakan sistem online serta memusatkan layanan di satu pintu.

    Namun faktor pembentuk perilaku korupsi, menurut JK, tak hanya itu. Keinginan untuk mendapat penghasilan lebih banyak juga menjadi alasan hingga korupsi tetap terjadi. "Namanya manusia, tidak pernah puas," kata dia.

    Baca: Lippo Group Angkat Bicara Soal Kasus Suap Meikarta

    JK mengatakan ongkos politik yang mahal juga bisa jadi sebab kepala daerah korupsi. Penyelenggara pemilu sudah mengurangi beban biaya dengan melarang kampanye besar-besaran. Namun calon pejabat biasanya berlomba berkampanye lebih baik sehingga ongkos politik tetap tinggi.

    JK prihatin dengan banyaknya temuan korupsi yang melibatkan kepala daerah. Meski ratusan pejabat ditangkap, tetap saja korupsi terjadi. "Ini sepertinya orang tidak takut kena sanksi," ujarnya.

    Baca: Suap Meikarta, KPK Duga Bupati Bekasi Pernah Bertemu Pihak Swasta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.