Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahyudin: Jangan Pilih Caleg yang Menghamburkan Uang Saat Kampanye

image-gnews
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha  Muda Indonesia  di gedung serbaguna  Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 16 Oktober 2018.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di gedung serbaguna Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 16 Oktober 2018.
Iklan

INFO NASIONAL - Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia memberikan kesempatan lebih mudah kepada para pemilik modal finansial lebih besar untuk menjadi caleg.  Apalagi jika mereka itu berasal dari kalangan artis dan selebritis yang sudah dikenal masyarakat. Sementara para akademisi, profesor, doktor dan ulama, memiliki  kesempatan yang  lebih kecil.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha  Muda Indonesia  di gedung serbaguna  Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 16 Oktober 2018.

Tetapi,  kata Mahyudin, mereka yang terpilih karena mengeluarkan modal yang banyak itu berisiko melakukan korupsi. Itu dilakukan untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan selama kampanye.  Karena itu, sebaiknya masyarakat berpikir ulang untuk memilih para calon yang telah menghamburkan uang selama kampanye, jika ujung-ujungnya hanya akan melakukan tindak korupsi.

"Karena itu, MPR merasa perlu untuk terus melaksanakan sosialisasi Empat Pilar, dan mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujar Mahyudin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, sosialisasi Empat Pilar juga  diharapkan mampu menghantarkan bangsa Indonesia melewati ketegangan akibat tahun politik dengan selamat. Karena ketegangan yang muncul jelang pilpres 2019 terasa sangat sengit dan bisa memicu terjadinya perpecahan setiap saat.

"Kami merasa penerapan nilai-nilai Pancasila itu sangat urgent, jangan sampai menunggu setelah kita terpecah baru akan melaksanakan sila-sila Pancasila," kata Mahyudin. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.