Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Gelar Salat Istisqa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Gelar Salat Istisqo

    Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Gelar Salat Istisqo

    INFO JABAR - Musim kemarau yang berkepanjangan menggerakkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggelar salat istisqa atau meminta hujan di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa pagi, 16 Oktober 2018.  Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rachmat Syafe'i memimpin pelaksanaan salat istisqa berjemaah.

    Dalam khotbahnya, Rachmat mengajak masyarakat meningkatkan istigfar, melakukan tobat, dan bersedekah. Karena, menurut dia, bencana kekeringan ini merupakan peringatan bagi umat. 

    "Marilah kita meningkatkan istigfar, melakukan tobat, dan bersedekah. Barangkali tidak adanya hujan, kurangnya nikmat Allah ini, karena ulah manusia sendiri. Karena, ini bisa jadi peringatan untuk kita," ujar Rachmat.

    Saat ini, di Jawa Barat, khususnya wilayah Pantura, dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Daerah yang paling terkena dampak kekeringan terparah ada di wilayah Indramayu.

    Berdasarkan laporan dari Dinas Ketahanan Pangan, dari sekitar 300 ribu hektare tanaman padi yang ada, sekitar 3.000-an hektare terkena dampak kekeringan.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, selama musim kemarau ini, pihaknya kerap kali mengimbau kaum muslim untuk menggelar salat istisqa, baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun di tingkat kecamatan. Tujuannya, agar musim hujan segera tiba dan kekeringan tidak terus berlanjut. 

    "Saya mohon kepada semua masyarakat Jawa Barat, khususnya bupati/wali kota, baik itu camat, lurah, maupun kepala desa, melakukan hal yang sama. Karena, ini penting, bisa jadi bencana kekeringan ini merupakan kekhilafan kita," ujarnya.

    Menurut Iwa, ada dua ikhtiar. “Pertama, dari bidang keilmuan kita sudah bekerja sama dengan BPPT melakukan rekayasa hujan buatan dan ikhtiar yang utama adalah yang kita lakukan sekarang, salat istisqa,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.