Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum Pengembang Meikarta

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Denny Indrayana menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan di Bareskirim Mabes Polri, Jakarta, 26 Mei 2015. Denny diperiksa selama 9 Jam oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Payment Gateway Kemenkumham tahun 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Denny Indrayana menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan di Bareskirim Mabes Polri, Jakarta, 26 Mei 2015. Denny diperiksa selama 9 Jam oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Payment Gateway Kemenkumham tahun 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Denny Indrayana menjadi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang yang menggarap proyek Meikarta. Megaproyek tersebut bermasalah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan suap terkait pengurusan izin proyek.

    Baca: Kasus Suap Meikarta, KPK Tahan Bos Lippo Group Billy Sindoro

    Denny selaku kuasa hukum angkat bicara terkait kasus tersebut. Dia mengatakan PT MSU adalah perusahaan yang berkomitmen menjunjung tinggi prinsip antikorupsi. Dia mengatakan perusahaan yang dia wakili akan melakukan investigasi internal terkait kasus tersebut.

    Denny mengatakan PT MSU tak segan memberi sanksi terhadap oknum di dalam perusahaan yang turut terlibat kasus itu. Menurut dia, pihaknya akan mendukung KPK mengusut tuntas kasus ini.

    "Kami tegaskan, bahwa kami menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Oktober 2018.

    Baca: Satu Tersangka Suap Proyek Meikarta Menyerahkan Diri ke KPK

    Nama Denny sudah tak asing dalam dunia hukum di Indonesia. Denny dikenal sebagai pakar hukum tata negara yang kritis terhadap masalah korupsi dan mafia peradilan.

    Pria kelahiran Kotabaru, Kalimantan Selatan, 45 tahun silam, itu pernah menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelum diangkat menjadi wakil menteri, dia menjabat staf khusus Presiden SBY dalam bidang hukum, HAM dan pemberantasan korupsi. Denny juga merupakan guru besar hukum tata negara UGM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.