Mafindo: Konten Politik Mendominasi Penyebaran Hoax

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

    Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan bahwa konten politik menjadi isu paling dominan dalam penyebaran hoax. Saat agenda kontestasi politik, jumlah produksi hoax politik rentan meningkat.

    "Konten politik paling mendominasi dari penyebaran hoax, terutama saat ada kontestasi politik jumlahnya meningkat," kata Presidium Mafindo, Anita Wahid dalam diskusi Negara Darurat Hoax di kantor Kementerian Komunikasi Informasi pada Selasa, 16 Oktober 2016.

    Baca: Dalam Sebulan Jokowi Diserang 36 Kabar Hoax, Prabowo 16

    Berdasarkan data Mafindo selama periode Juli-September 2018, ada 230 hoax terverifikasi. Sebanyak 58,7 persen diantaranya bermuatan politik, 7,39 persen agama, 7,39 penipuan, 6,69 persen lalu lintas, dan 5,2 persen kesehatan.

    Sebelum masa pemilihan presiden dimulai, Anita menyebutkan hoax politik itu rentan menyerang dua pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandiaga. Berdasarkan catatan Mafindo, Jokowi-Ma'ruf selama bulan September diserang 36 hoax, sedangkan Prabowo-Sandiaga 16 hoax.

    Menurut Anita, model penyerangan terhadap kontestan pemilu melalui isu identitas dan track record kandidat. "Isu SARA, atau prestasi kandidat, lalu diserang dengan hoax-hoax yang berkaitan dengan isu itu," ujarnya.

    Baca: Ketua AJI: Yang Bilang Indonesialeaks Hoax adalah Fanatik

    Anita berpendapat hoax berkonten politik tersebut berdampak dengan menurunnya kredibilitas penyelenggara pemilu. Hoax tersebut juga memicu konflik sosial yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.

    Mafindo pun mencatat konten hoax yang menggunakan foto dan narasi sebanyak 50,43 persen, dengan narasi 26,96 persen, video dan narasi 14,78 persen dan 4,35 persen gambar atau foto. Adapun saluran penyebaran hoax, paling banyak dibagikan di Facebook 47,83 persen, Twitter 12,17 persen, Whatsapp 11,74 persen dan di Youtube 7,83 persen.

    Menurut pakar media sosial, Nukman Luthfie, masyarakat masih banyak yang terjebak dengan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi tersebut. "Banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara hoax dan yang benar. Mereka menyebarkan apa pun yang mereka suka tanpa memikirkan apakah informasi tersebut betul atau enggak," ujarnya.

    Baca: Facebook Kerja Sama dengan Media Perangi Hoax Menjelang Pilpres


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.