TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan bahwa kampanye negatif bukan untuk menjatuhkan lawan. "Negative campaign bukan menjatuhkan. Memperlihatkan fakta dan data yang kemudian membuat adanya koreksi bersama. Sebenarnya ini positif," kata Mustafa di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.
Baca: Presiden PKS: Caleg Boleh Kampanye Negatif
Mustafa mengatakan, kampanye negatif sebetulnya merupakan hal yang positif dalam konteks perpolitikan. Kampanye negatif, kata Mustafa, akan semakin positif jika dikemas dengan budaya ketimuran yang sopan santun. "Semua diutarakan dengan tenang, dengan prosedur demokrasi yang pada tempatnya, pada ruangnya," kata dia.
Dalam dunia politik, Mustafa menuturkan kampanye negatif adalah hal yang biasa saja. Meski begitu, dia menambahkan, harus tetap dibingkai dalam konstruksi yang positif. Bagi oposisi, wajar menyajikan fakta dan data kekurangan lawan.
Ia mencontohkan, tugas anggota Dewan juga bernuansa kampanye negatif. Tugas Dewan dalam melakukan pengawasan, menurut dia, sebetulnya melakukan kampanye negatif agar pemerintah menjadi lebih baik.
Baca: Golkar Sindir PKS: Partai Dakwah Kok Anjurkan Kampanye Negatif?
Presiden PKS Sohibul Iman sebelumnya mengatakan bahwa calon anggota legislatif atau caleg boleh melakukan kampanye negatif. Pernyataannya itu disampaikan saat konsolidasi nasional pemenangan pemilu 2019 di Depok, pada Ahad, 14 Oktober 2018.
"Silakan masuk ke negative campaign, cukup 20 persen. Negative campaign adalah kampanye yang kita angkat kelemahan lawan, tapi ada fakta. Itu boleh," kata Sohibul.
Baca: Mahfud MD: Kampanye Negatif Boleh, Kampanye Hitam Dilarang
Menurut Sohibul, masyarakat perlu mengetahui kelemahan caleg. Adapun yang tidak boleh dilakukan adalah kampanye hitam. Sohibul mengatakan, yang harus diperbanyak adalah kampanye positif dengan porsi 80 persen. Kampanye positif adalah dengan menceritakan kelebihan pribadi caleg.
