Peluru Nyasar di DPR, Polri Sebut Tak Ada Unsur Kesengajaan

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Setyo Wasisto tiba di lantai 13 gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. Setyo tiba seusai beredar kabar terjadi penembakan di ruangan dua anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Heri Purnomo dan Wenny Warouw. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan pihaknya masih belum menemukan ada unsur kesengajaan dalam insiden peluru nyasar di dua ruang kerja gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau melihat sudut tembakan, saya kira tidak ada (unsur kesengajaan) lah, kalau dari lapangan tembak ya. Kalau dari lapangan tembak masa kita sengaja nembak ke sana (DPR) kan tidak mungkin," kata Setyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 16 Oktober 2018

Baca: Anggota DPR Ini Pertanyakan Klaim Polisi Soal Peluru Nyasar

Pada Senin siang, 15 Oktober 2018, dua peluru kaliber 9 milimeter menembus dua ruang kerja anggota DPR, Wenny Worouw dan Bambang Heri. Dari pemeriksaan polisi, peluru itu berasal dari Glock anggota Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) Tangerang berinisial I yang sedang berlatih di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta. Polda Metro Jaya pun hingga kini masih memeriksa I.

Menurut Setyo, standar prosedur operasional (SOP) dari Perbakin seharusnya sudah ditetapkan. Namun, saat ini proses yang menyebabkan peluru bisa nyasar ke dua ruangan anggota DPR itu masih diuji balistik.

Setyo juga belum bisa memastikan bagaimana peluru tersebut bisa tertembak ke ruang anggota DPR yang berada di seberang Lapangan Tembak Senayan. Belum ditemukan, apakah ada kesalahan proses saat membidik, mengokang, atau bahkan saat mengisi peluru.

Baca: Peluru Nyasar di DPR, Polisi Periksa Anggota Perbakin

"Kalau mengisi peluru ke dalam kamar atau chamber, maka dia ke bawah. Tapi kemungkinan, pada saat dia menembak ini, ada di atas, kemungkinan itu bisa saja," kata Setyo.

Setyo yang juga Ketua Perbakin DKI Jakarta ini mengatakan hingga saat ini masih belum diketahui hukuman yang menanti I. Dari segi pidana, I masih diperiksa Polda Metro Jaya. Sedangkan dari segi organisasi Perbakin, I bukan merupakan anggota Perbakin DKI Jakarta, melainkan anggota Perbakin Banten.

Namun Setyo menyebut beberapa kemungkinan sanksi organisasi yang bisa diterima oleh I. "Kami (Perbakin) ada aturan aturannya. Kalau itu sengaja ya pasti kena hukuman organisasi. Tapi kalau tidak sengaja ya masih bisa dimaafkan," ujarnya.

Baca: Begini Penjelasan Ketua DPR Terkait Peluru Nyasar ke Gedung DPR






Inilah 5 Fakta Kasus Paniai, Pelanggaran HAM Berat di Papua

12 jam lalu

Inilah 5 Fakta Kasus Paniai, Pelanggaran HAM Berat di Papua

Kasus Paniai merupakan kasus pertama yang disidangkan di pengadilan HAM.


Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

13 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

13 jam lalu

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

Wacana Jokowi 3 periode muncul lagi saat Bambang Soesatyo menanggapi soal hasil survei kepuasan publik yang digelar Poltracking.


LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

13 jam lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

14 jam lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak: 4 Pekerja Tewas, 9 Luka dan 6 Masih Terjebak

15 jam lalu

Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak: 4 Pekerja Tewas, 9 Luka dan 6 Masih Terjebak

Empat orang dilaporkan meninggal dunia setelah lubang tambang batu bara milik PT NAL yang terletak di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatra Barat


Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

15 jam lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

Aliansi Reformasi KUHP menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit menyudutkan kelompok masyarakat sipil penolak RKUHP yang baru disahkan DPR.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

1 hari lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Dalami Kasus Bom Bunuh Diri Mapolsek Astana Anyar, Polri Periksa 18 Saksi

1 hari lalu

Dalami Kasus Bom Bunuh Diri Mapolsek Astana Anyar, Polri Periksa 18 Saksi

Polri masih terus melakukan pendalaman pada bom bunuh diri Mapolsek Astana Anyar yang terjadi pada Rabu pagi 7 Desember 2022.