Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Segera Bangun 1.200 Barak untuk Korban Gempa Palu

image-gnews
Sejumlah anak korban gempa dan tsunami Palu belajar mengaji di lokasi pengungsian Vatulemo, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 10 Oktober 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Sejumlah anak korban gempa dan tsunami Palu belajar mengaji di lokasi pengungsian Vatulemo, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 10 Oktober 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah segera membangun 1.200 hunian sementara (huntara) untuk menampung korban gempa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Jenis huntara ini, kata dia, berupa barak.

Baca: Korban Gempa Palu: Fasilitas Posko Balikpapan Bak Bintang Lima

"Huntara akan kami siapkan, bentuknya barak. Jadi di satu barak itu barangkali ada 12 kepala keluarga," katanya di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan pemerintah sudah siap membangun 1.200 barak. Material dan lokasi pembangunan sudah tersedia.

Agus menyadari jumlah barak yang bakal dibangun ini masih belum cukup untuk menampung seluruh korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pemerintah, kata dia, akan terus menambahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Tenda Pengungsi Gempa Palu dan Pengasapan Mulai Sebelum Penghujan

"Satu barak ini kan bisa 12 KK. Satu KK rata-rata empat orang, dikalikan saja. Jadi masih sedikit kurang tapi saya kira enggak akan masalah, ada penambahan," ucapnya.

Menurut Agus, penanganan bagi pengungsi di Sulawesi Tengah ini memang berbeda dibandingkan korban gempa bumi di Lombok yang dapat bantuan berupa hunian tetap. Pembangunan huntara di Sulawesi Tengah diperlukan lantaran banyak rumah-rumah warga yang terkubur dan ambruk akibat gempa yang disertai likuifaksi.

Pemerintah, kata dia, akan mencari daerah baru terlebih dahulu untuk merelokasi warga sebelum mendirikan hunian tetap. "Kan enggak mungkin buat kesalahan yang sama, bangun rumah, bangun komunitas, yang di bawahnya rentan bencana," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

17 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.


Menteri Risma Ungkap Persoalan Penyaluran Bansos: Akurasi Data Bermasalah

18 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Menteri Risma Ungkap Persoalan Penyaluran Bansos: Akurasi Data Bermasalah

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap persoalan akurasi data penyaluran bantuan sosial (Bansos) di sidang sengketa Pilpres di MK.


Jokowi Resmikan Dua Pelabuhan di Palu Usai Direhabilitasi Akibat Gempa, Telan Anggaran Rp 233 Miliar

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada peresmian Pelabuhan Wani di Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu 27 Maret 2024. Presiden Jokowi meresmikan dua pelabuhan di kawasan Teluk Palu yaitu Pelabuhan Pantoloan di Palu dan Pelabuhan Wani di Donggala, setelah direhabilitasi dan direkonstruksi diharapkan dapat mengembalikan fungsi pelabuhan yang terdampak bencana alam itu dengan meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan, peningkatan ekonomi dan sebagai penyangga kawasan IKN. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Jokowi Resmikan Dua Pelabuhan di Palu Usai Direhabilitasi Akibat Gempa, Telan Anggaran Rp 233 Miliar

Jokowi meresmikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pelabuhan pascabencana 2018 di Kawasan Teluk Palu, Sulteng.


Akan Diresmikan Jokowi, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri yang Rusak saat Gempa Palu 2018 Pernah Dinamai 'Tanah Berdebu'

31 hari lalu

Terminal Bandara Mutiara SIS Al-Jufri. (Foto:hubud.dephub.go.id)
Akan Diresmikan Jokowi, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri yang Rusak saat Gempa Palu 2018 Pernah Dinamai 'Tanah Berdebu'

Presiden Jokowi akan meresmikan selesainya perbaikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang hancur akibat gempa M7,4 2018.


Rusak Kena Gempa Palu, Rekonstruksi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Selesai Tahun Ini

31 hari lalu

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Rusak Kena Gempa Palu, Rekonstruksi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Selesai Tahun Ini

Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu bakal segera diresmikan pasca terdampak Gempa Palu pada 2018 silam yang memakan banyak korban.


5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

43 hari lalu

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Instagram/Kemensos
5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

Dalam sejarah Indonesia, hanya ada satu koruptor divonis hukuman mati, kendati yang bersangkutan akhirnya meninggal karena sakit sebelum dieksekusi.


Prabowo-Gibran Unggul di Rutan KPK, Ini Kilas Balik Pemilu 2014 dan 2019 di TPS Tersebut

19 Februari 2024

Tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Reyna Usman saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Prabowo-Gibran Unggul di Rutan KPK, Ini Kilas Balik Pemilu 2014 dan 2019 di TPS Tersebut

Prabowo-Gibran disebut unggul di Rutan KPK. Bagaimana dengan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di TPS itu?


Menteri Airlangga Bantah Tidak Melibatkan Menteri Sosial dalam Penyaluran Bansos

14 Februari 2024

Menko Airlangga Hartarto ketika memberikan keterangan pers usai mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Airlangga Bantah Tidak Melibatkan Menteri Sosial dalam Penyaluran Bansos

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membantah tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Bansos.


Proses dan Syarat Seseorang Berhak Terima Bansos, Anies Baswedan: Bansos untuk Kebutuhan Penerima, Bukan Pemberi

5 Februari 2024

Proses dan Syarat Seseorang Berhak Terima Bansos, Anies Baswedan: Bansos untuk Kebutuhan Penerima, Bukan Pemberi

Anies Baswedan saat debat capres singgung soal bansos. Bagaimana proses dan syarat seseorang berhak terima bansos dan BLT?


Istana Klaim Jokowi Tak Ajak Risma Bagikan Bansos Bukan karena Kader PDIP

29 Januari 2024

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Istana Klaim Jokowi Tak Ajak Risma Bagikan Bansos Bukan karena Kader PDIP

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana angkat bicara soal Presiden Jokowi yang tak mengajak Mensos Risma dalam pembagian bansos.