Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sengkarut Izin Mega Proyek Meikarta yang Berujung Suap

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dan penyidik menunjukkan barang bukti hasil OTT terkait dengan suap perizinan proyek Meikarta, Kabupaten Bekasi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. ANTARA
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dan penyidik menunjukkan barang bukti hasil OTT terkait dengan suap perizinan proyek Meikarta, Kabupaten Bekasi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek Meikarta di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, sempat menyedot perhatian pada tahun lalu. Iklan proyek ini bertebaran di hampir semua media. Tagline Aku Ingin Pindah ke Meikarta pun melekat di benak publik.

Baca juga: Jadi Tersangka Suap Meikarta, Begini Penampakan Rumah Bupati Bekasi

Setelah cukup lama tenggelam, nama proyek Meikarta kini terdengar lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap 10 orang pada Ahad lalu terkait dengan suap perizinan proyek raksasa tersebut. Selain 10 orang itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ikut diciduk setelahnya. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menyebut Neneng dan pejabat di beberapa dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi terlibat suap perizinan Meikarta. Ada duit Rp 1,5 miliar yang disita komisi antirasuah tersebut dalam bentuk dolar Singapura.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan banyak dinas di Kabupaten Bekasi yang terseret dalam kasus suap proyek Meikarta. Alasannya, pembangunan proyek Meikarta tersebut cukup kompleks.

Proyek Meikarta memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan tempat pendidikan. "Sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), banjir, tempat sampah, hingga lahan makam," kata Laode dalam konferensi pers di gedung KPK, Senin, 15 Oktober 2018.

Terkait dengan banyak perizinan dan rekomendasi yang harus dipenuhi, Laode menuturkan Lippo Group menjanjikan commitment fee fase pertama Rp 13 miliar. Namun diduga pemberian hingga saat ini baru sekitar Rp 7 miliar, yang dilakukan pada April, Mei, dan Juni 2018, ke berbagai dinas di Kabupaten Bekasi.

Tersangka perizinan proyek pembanguan Meikarta, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (tengah), tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. Tersangka yang telah ditetapkan KPK di antaranya Bupati Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. ANTARA/Sigid Kurniawan

Laode menyebutkan dinas-dinas yang diduga menerima kucuran dana Meikarta antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran, serta DPM-PPT.

Selain menangkap Bupati Neneng, KPK juga menciduk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Peran Billy ditengarai ikut menyuap Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut.

Sebelumnya, KPK lebih dulu mengamankan sembilan orang di Bekasi dan satu orang di Surabaya. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M.B.J. Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dua konsultan Lippo Group, yakni Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Baca juga: Tersangka Suap Meikarta Dititipkan di Berbagai Polres di Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

12 jam lalu

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara
PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

Alih-alih PIK 2 dan BSD, pengamat menilai lebih pemerintah melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang dan Meikarta masuk dalam daftar PSN.


Antisipasi Dampak Cuaca Ekstrem, Pemkab Bekasi Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi

12 Januari 2024

Cuplikan video banjir di Bekasi, 4 Januari 2024. Instagram
Antisipasi Dampak Cuaca Ekstrem, Pemkab Bekasi Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi

Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi selama Januari-Maret 2024. Untuk antisipasi dampak cuaca ekstrem.


Perbaiki Saluran Air Limbah di Meikarta: 2 Pekerja Mati Lemas, 1 Semaput

11 Januari 2024

Ilustrasi tewas/meninggal/mayat. Shutterstock
Perbaiki Saluran Air Limbah di Meikarta: 2 Pekerja Mati Lemas, 1 Semaput

Dua pekerja tewas saat memperbaiki saluran pengolahan air limbah di area Distrik 1 Meikarta, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.


Pemkab Bekasi Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Selama 14 Hari

14 September 2023

Petani menanam padi di area persawahan kering yang dialiri air memakai mesin pompa di kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 5 September 2023. BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia bakal berstatus waspada kekeringan sampai dengan November karena dipengaruhi oleh fenomene El Nino. TEMPO/Tony Hartawan
Pemkab Bekasi Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Selama 14 Hari

Pemerintah Kabupaten Bekasi memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari. Apa alasannya?


Kekeringan di Kabupaten Bekasi Meluas, Pemerintah Ajukan Permohonan Dana dan Hujan Buatan

6 September 2023

Warga Kabupaten Bekasi mengantre air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 1 September 2023. Sepuluh kecamatan dan 32 desa di Kabupaten Bekasi terdampak kekeringan. Foto: Pemkab Bekasi
Kekeringan di Kabupaten Bekasi Meluas, Pemerintah Ajukan Permohonan Dana dan Hujan Buatan

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan dana bantuan dan hujan buatan untuk menangani kekeringan yang kian meluas.


Ridwan Kamil Serahkan Izin Pembangunan Gereja Paroki Cikarang kepada Romo Antara

12 April 2023

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan dokumen perizinan pembangunan gereja Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa (PCGIT) kepada Romo Antonius Suhardi Antara Pr, Selasa 11 April 2023.(Foto dok Komsos PCGIT)
Ridwan Kamil Serahkan Izin Pembangunan Gereja Paroki Cikarang kepada Romo Antara

Ridwan Kamil apresiasi Forkopimda Kabupaten Bekasi yang mampu menyelesaikan persoalan izin pembangunan gereja Paroki Cikarang itu.


Bangun Masjid di Tengah Kawasan Industri Cibatu, Dani Ramdan: di Sini Menabung Amal Kebaikan

12 April 2023

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan (tengah) meninjau kegiatan produksi PT Saranagriya Lestari Keramik yang melanggar aturan pengelolaan limbah B3 di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu, 28 September 2022. Pemerintah setempat bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi pemberhentian sementara produksi yang menghasilkan limbah B3 selama 50 hari dan akan memproses hukum pelanggaran tersebut. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Bangun Masjid di Tengah Kawasan Industri Cibatu, Dani Ramdan: di Sini Menabung Amal Kebaikan

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mencanangkan pembangunan masjid di tengah kawasan industri Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.


Pj Bupati Bekasi Sapa Umat Katolik di Paroki Cikarang saat Jumat Agung

8 April 2023

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan sesaat setelah memberikan kata sambutan kepada umat katolik di Gereja Ibu Teresa Cikarang, Bekasi. Jumat, 7 April 2023. Hadir pula Danrem 051/Wijayakarta Brigjen Yustinus Nono Yulianto, dan Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya.Foto: Tempo/Lourentius EP
Pj Bupati Bekasi Sapa Umat Katolik di Paroki Cikarang saat Jumat Agung

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyapa umat Katolik di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, saat merayakan Ibadat Jumat Agung,


131 Konsumen Meikarta Tuntut Haknya, Andre Rosiade: Semuanya Sudah Beres

23 Maret 2023

Suasana apartemen di District 1 Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Berdasarkan keputusan PKPU 2020 lalu, Meikarta harus menyerahkan seluruh apartemen yang sudah dibeli hingga 2027 nanti. TEMPO/M Taufan Rengganis'
131 Konsumen Meikarta Tuntut Haknya, Andre Rosiade: Semuanya Sudah Beres

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana mengatakan ada 115 anggota dengan 124 unit yang memilih skema titip jual.


114 Konsumen Meikarta Disebut Dapat Refund, Ketua Perkumpulan Konsumen: Sebagian Masih Tunggu Cairnya

16 Maret 2023

Suasana apartemen di District 1 Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Proyek superblok Meikarta yang diluncurkan pada 2017, hingga kini belum diselesaikan dan membuat banyak konsumen mengalami kegagalan dalam serah terima unit apartemen hingga menimbulkan konflik. TEMPO/M Taufan Rengganis
114 Konsumen Meikarta Disebut Dapat Refund, Ketua Perkumpulan Konsumen: Sebagian Masih Tunggu Cairnya

Sebanyak 114 dari 130 konsumen Meikarta telah mendapatkan refund melalui opsi titip jual yang dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Benarkah?