TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator gerakan 2019 ganti presiden Mardani Ali Sera mengatakan siapapun yang masih di bawah umur dilarang dilibatkan dalam politik praktis. Hal ini dikatakan Mardani terkait dengan video viral sejumlah siswa Pramuka yang diajak meneriakkan yel-yel 2019 ganti presiden.
Baca juga: Viral Murid Berseragam Pramuka Diajak Yel-yel 2019 Ganti Presiden
"Yang jelas, anak kecil, pelajar, dan mereka yang di bawah umur dilarang dilibatkan dalam politik praktis," kata Mardani kepada Tempo, Selasa 16 Oktober 2018.
Meski demikian, Mardani mengaku belum melihat sendiri video viral itu. "Saya cek dulu ya, saya belum lihat videonya," ujar dia.
Video berdurasi 20 detik tersebut memperlihatkan sejumlah siswa berseragam Pramuka diajak meyerukan yel-yel 2019 ganti presiden.
Di awal video, seorang lelaki dalam video tersebut mengangkat satu tangan kanannya dan menyerukan takbir, lalu diikuti oleh para siswa. Setelah itu lelaki itu berseru, 2019. Sontak para siswa menjawabnya "ganti presiden" dengan mengangkat tangan kanan mereka.
Tidak cukup sekali, lelaki itu pun mengulanginya dengan menyebutkan 2019 dan dijawab oleh para siswa "ganti presiden".
Kwartir Nasional atau Kwarnas Gerakan Pramuka menyayangkan aksi sejumlah siswa berseragam Pramuka yang diajak meneriakkan yel-yel 2019 Ganti Presiden
"Kami sangat menyayangkan anak-anak sudah dibawa ke politik praktis," ujar Kepala Pusat Pendidikan Latihan Nasional Gerakan Pramuka Suyatno saat dihubungi Senin 15 Oktober 2018.
Baca juga: Budi Waseso Jadi Ketua Pramuka 2018-2023, Ini Harapan Kemenpora
Menurut Suyatno tindakan tersebut bertentangan dengan pendidikan Pramuka bagi anak-anak yang masih bersifat universal. Selain itu kata dia, siswa sebagai peserta didik harus neteral dari gerakan politik.
Video murid pramuka teriak 2019 ganti presiden tersebut juga diunggah oleh Ketua Kwartir Daerah Pramuka Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, melalui akun Twitternya. Dia memprotes keras video tersebut.
"Saya protes keras terhadap video yang sengaja mempolitisasi Pramuka dan membawa anak-anak ke politik praktis," kata Gus Ipul melalui akun Twitternya, Senin 15 Oktober 2018.
Gus Ipul pun mendesak Kwarnas Pramuka untuk segera memproses video tersebut secara hukum.
