Sebelum Kasus Meikarta, Billy Sindoro Pernah Terlibat Suap KPPU

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Eksekutif Grup Lippo,  Billy Sindoro saat sidang lanjutan keterangan saksi atas kasus penyuapan terhadap komisioner KPPU, M. Iqbal di pengadilan Tipikor, Jakarta, (15/12). TEMPO/Adri Irianto

    Eksekutif Grup Lippo, Billy Sindoro saat sidang lanjutan keterangan saksi atas kasus penyuapan terhadap komisioner KPPU, M. Iqbal di pengadilan Tipikor, Jakarta, (15/12). TEMPO/Adri Irianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kasus dugaan suap proyek Meikarta merupakan perkara kedua yang membuat Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, mesti berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyatakan sebelumnya Billy pernah divonis bersalah dalam kasus suap terhadap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga ditangani KPK.

    Baca: Kode Tina Toon di Suap Meikarta, KPK: Samarkan Nama Pejabat

    “Salah satu pihak yang diduga sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang yang pernah dijatuhi vonis bersalah dalam kasus suap terhadap anggota KPPU, kasus di KPK juga,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

    Billy Sindoro pernah diganjar hukuman tiga tahun penjara dalam kasus suap kepada anggota KPPU M. Iqbal pada 2009. Billy selaku Eksekutif Lippo Group yang mewakili kepentingan PT First Media dinyatakan terbukti menyuap Iqbal sebanyak Rp 500 juta agar memasukan klausul injunction dalam putusan KPPU terkait hak siar Barclays Premiere League.

    Baca: Suap Meikarta Berpotensi Seret Banyak Dinas di Kabupaten Bekasi

    Sembilan tahun kasus itu berlalu, Billy kembali harus berhadapan dengan KPK untuk kasus yang berbeda. KPK menetapkan Billy menjadi salah satu dari sembilan tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin Meikarta.

    KPK menyangka Billy bersama konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Grup Henry Jasmen menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Suap tersebut diduga terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta yang digarap perusahaannya.

    KPK menyangka total komitmen fee dalam kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta berjumlah Rp 13 miliar. Sementara, pemberian uang yang telah terealisasi berjumlah Rp 7 miliar.

    ROSSENO AJI | CHETA NILAWATY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.