Rektor UGM Bantah Ancam DO Mahasiswa Panitia Seminar Kebangsaan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panut Mulyono terpilih sebagai Rektor UGM, Senin, 17 April 2017. (ugm.ac.id)

    Panut Mulyono terpilih sebagai Rektor UGM, Senin, 17 April 2017. (ugm.ac.id)

    TEMPO.CO, Yogyakarta-Ribut-ribut soal pembatalan lokasi diskusi kebangsaan yang rencananya menghadirkan Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan ditanggapi oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono. Menurutnya pembatalan seminar itu bukan karena tekanan politik dari pihak mana pun.

    Panut juga membantah mengancam drop out (DO) ke mahasiswa panitia penyelenggara kegiatan itu.  “Pengurus fakultas maupun pengurus universitas sama sekali tidak pernah pengancam DO,” kata Panut Mulyono, Senin petang, 15 Oktober 2018.

    Baca: Sandiaga Uno Pertanyakan Alasan UGM Larang Seminar

    Seminar Kebangsaan bertema Kepemimpinan Era Milenial yang rencananya diadakan pada Jumat, 12 Oktober 2018 batal. Semula, seminar akan menghadirkan dua tokoh tim sukses calon presiden Prabowo Subianto, Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan.

    Panut berujar pembatalan izin penggunaan auditorium Fakultas Peternakan untuk kegiatan seminar itu bukan karena ditekan pihak-pihak tertentu, melainkan karena ketidaksesuaian prosedur. “Jangan dikaitkan dengan kontestasi politik,” kata dia.

    UGM, kata Panut, netral dalam menyikapi perhelatan politik di negeri ini.  Dekan Fakultas Peternakan UGM Ali Agus menuturkan memiliki kebijakan sendiri terkait penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan fakultas. Yaitu untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang melibatkan sivitas akademika.

    Simak: Kata Sudirman Said Soal Pembatalan Seminar di UGM

    Soal seminar, ia menjelaskan ketika surat permohonan peminjaman auditorium diajukan pada Kamis pekan lalu, pihak fakultas mengira kegiatan tersebut diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Karena itu secara lisan menyatakan memberikan izin.

    “Namun setelah diketahui bahwa acara tersebut bukan diselenggarakan oleh BEM, pengurus fakultas membatalkan izin. Untuk pihak luar, prosedurnya memang berbeda. Surat permohonan seharusnya diajukan sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya, sementara untuk acara ini baru diajukan 2 hari sebelumnya. Siapa pun pembicaranya, prosedurnya seperti itu,” kata Ali Agus.

    Angger M Ghozwan Hanif, Ketua BEM Fakultas Peternakan, menegaskan BEM tidak bertindak sebagai penyelenggara seminar tersebut. BEM juga tidak pernah mengeluarkan publikasi dalam bentuk apa pun, termasuk poster yang telah beredar. “Dalam poster yang tersebar ada kesalahan karena logo BEM diletakkan paling atas sehingga ada kesan ini adalah kegiatan BEM. Saya tegaskan ini bukan kegiatan BEM, kami hanya membantu panitia dalam mengurus permohonan izin,” kata Angger.

    Lihat: Alasan UGM Batalkan Seminar Sudirman Said dan Ferry Baldan

    Saat membantu izin penggunaan auditorium, ia telah meminta panitia untuk berkoordinasi kepada pihak dekanat terkait penyelenggaraan acara ini. Namun, ternyata pihak panitia tidak melakukan koordinasi lebih lanjut. “Silakan bagi pihak-pihak mana pun yang ingin melakukan diskusi. Tugas kampus adalah untuk menggali keilmuan termasuk ilmu politik,” Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan, Djagal Wiseso Marseno.

    Menurut Djagal peristiwa ini menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa untuk belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan. UGM terbuka untuk menyediakan panggung bagi diskusi-diskusi yang melibatkan tim sukses masing-masing kandidat pemilihan presiden jika diselenggarakan dalam kerangka akademis. Namun dengan prosedur  yang tepat.

    MUH SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.