Penembakan di DPR, Polri Lakukan Olah TKP

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas pengamanan tengah berjaga di depan pintu lorong menuju ruangan politikus Partai Golkar Bambang Heri di lantai 13 gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat. Telah terjadi penembakan di ruangan Heri sekitar pukul 14.30 WIB pada hari ini, Senin, 15 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Petugas pengamanan tengah berjaga di depan pintu lorong menuju ruangan politikus Partai Golkar Bambang Heri di lantai 13 gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat. Telah terjadi penembakan di ruangan Heri sekitar pukul 14.30 WIB pada hari ini, Senin, 15 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Polri saat ini sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait dengan penembakan di DPR.

    "Kami sedang olah TKP. Tunggu konfirmasi dari Polda Metro Jaya," kata Dedi saat dihubungi Tempo, Senin, 15 Oktober 2018.

    Baca: Ruang Kerja Dua Anggota DPR Ditembak

    Kejadian dugaan penembakan terjadi di ruang kerja dua anggota DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan. Ruang kerja yang diduga ditembak adalah milik anggota Komisi Hukum DPR Fraksi Gerindra, Wenny Warouw, di lantai 16 dan anggota Komisi Hukum Fraksi Golkar, Bambang Heri Purnama, di lantai 13.

    Saat kejadian tersebut, Wenny mengatakan dia tengah berada di dalam ruangan bersama Pendeta Heski Roring dan Ajun Komisaris Besar Polisi Ronald. Menurut dia, peluru meluncur melewati atas kepala Pendeta Roring dalam jarak sekitar 10 sentimeter.

    Ruangan Heri serta Wenny kini masih diperiksa kepolisian. Sejumlah petugas pengamanan berjaga di depan pintu lorong memasuki kawasan ruangan tempat kejadian.

    Baca: Penembakan di DPR, Begini Kronologi Kejadian Menurut Saksi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.