Gus Ipul Ancam Bekukan Gugus Depan Pramuka yang Terlibat Politik

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mencoba mengolah teripang ketika mengunjungi Kampung Nelayan di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/2). Dalam kunjungan tersebut Saifullah Yusuf  yang akrab dipanggil Gus Ipul berdialog dan mendengarkan keluh kesah nelayan di kampung itu.  ANTARA/Zabur Karuru

    Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mencoba mengolah teripang ketika mengunjungi Kampung Nelayan di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/2). Dalam kunjungan tersebut Saifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul berdialog dan mendengarkan keluh kesah nelayan di kampung itu. ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengancam bakal membekukan gugus depan pramuka asal Jawa Timur jika terlibat dalam politik praktis. Gus Ipul menyampaikan ancaman itu setelah video viral puluhan anggota Pramuka dengan dipandu beberapa orang dewasa meneriakkan, “2019 Ganti Presiden”

    Video berdurasi satu menit itu media sosial. Gus Ipul mengatakan sedang melacak asal video itu. “Jika berasal dari Jawa Timur, maka sanksi yang akan diberikan untuk pertama kali ialah membekukan gugus depan Pramuka itu,” kata Gus Ipul di kantor Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, Jalan Kertajaya Indah 77, Surabaya, Senin, 15 Oktober 2018.

    Baca: Viral Murid Berseragam Pramuka Diajak Yel-yel 2019 Ganti Presiden

    Sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur, Gus Ipul menyayangkan pihak-pihak yang mengeksploitasi anggota Pramuka untuk tujuan politik praktis. Apalagi dalam video itu anak-anak yang dilibatkan belum mempunyai hak pilih dalam pemilu. “Kalau pun dilakukan orang dewasa tetap dilarang, karena menggunakan seragam Pramuka.” Gus Ipul menyampaikan dalam siaran persnya.

    Menurut Gus Ipul sejak lahir Pramuka tidak boleh terlibat politik praktis. Sehingga, menggunakan atribut Pramuka dan mendukung salah satu calon presiden jelas melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, serta melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kepanduan itu.

    Simak: Terpilih Menjadi Ketua, Budi Waseso: Pramuka ...

    “Kalau ada kelompok Pramuka mengkampanyekan ganti presiden, sementara kelompok pramuka lain mendukung calon yang lain, kan tidak kondusif.” Hal ini, kata Gus Ipul, jelas melanggar marwah Pramuka yang sejak awal diamanatkan undang-undang sebagai pembentuk karakter manusia.

    Gus Ipul berharap orang-orang yang mengeksploitasi anggota Pramuka untuk kepentingan politik praktis cepat ditindak secara hukum. Ia meminta Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso atau Buwas segera mengambil tindakan hukum. “Agar kejadian itu tak terulang,” kata Saifullah Yusuf yang juga wakil gubernur Jawa Timur itu.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.