Bawaslu: Peserta Pemilu Boleh ke Pesantren. Tetapi...

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Ma'ruf Amin mengunjungi Pondok Pesantren Krapyak, Minggu, 14 Oktober 2018. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Ma'ruf Amin mengunjungi Pondok Pesantren Krapyak, Minggu, 14 Oktober 2018. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan kunjungan calon presiden dan wakil presiden ke pesantren seperti yang dilakukan Ma'ruf Amin diperbolehkan dengan sejumlah syarat. "Syaratnya, pertama tidak boleh ada unsur kampanye, kedua ada undangannya, ketiga tidak boleh ada atribut kampanye," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dihubungi Ahad, 14 Oktober 2018.

    Baca: Pesantren Krapyak: Kiai Ma'ruf Amin Jangan Tinggalkan Keulamaan

    Fritz menjelaskan unsur kampanye yang dia maksud adalah menyampaikan visi dan misi, termasuk menampilkan citra diri. Dia mengatakan larangan berkampanye di fasilitas pendidikan diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280.

    UU Pemilu Pasal 280 Ayat 1 huruf h melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Dalam uraian Pasal itu menyebutkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye. Kemudian, atas undangan dari penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tersebut.

    Simak juga: Kunjungi Pesantren Yogyakarta, Ma'ruf Amin: Saya Enggak Kampanye

    Sebelumnya, cawapres pendamping Joko Widodo, Ma'ruf Amin mengunjungi pondok pesantren di Krapyak, Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ma'ruf Amin mengatakan kunjungan itu hanya bersifat silahturahmi dan memenuhi undangan. "Insya Allah, saya hendak bersilaturahmi sekaligus memenuhi undangan masyarakat di Yogyakarta," kata Ma'ruf.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.