- Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang (UM) menunda seminar nasional bertema perubahan dan kesinambungan historis dalam perspektif keilmuan dan pembelajaran. Seminar itu akan diisi narasumber dari peneliti LIPI Asvi Warman Adam, sejarawan Universitas Gadjah Mada Sri Margana, sejarawan Universitas Negeri Jakarta Abdul Syukur dan sejarawan sekaligus Ketua Jurusan Sejarah UM Ari Sapto.
Simak: Kemenristekdikti Masih Mendata Kampus Rusak ...
Seminar nasional dijadwalkan diselenggarakan 24 Oktober 2018. Ketua Jurusan Ari Sapto menyangkal penundaan seminar karena ada larangan dan ancaman dari militer. "Selasa ketemu ngobrol dengan petugas Kodim dan Korem. Saya sampaikan seminar sudah dibatalkan. Tidak ada larangan dan ancaman Kodim dan Korem. Biasa saja," katanya.
Penundaan seminar diputuskan dalam rapat dewan dosen setelah banyak komentar miring atas seminar itu. Komentar di media sosial ramai setelah pamflet kegiatan diunggah di media sosial Jumat pekan lalu. "Ada pihak yang menanggapi negatif. Dianggap seminar kelompok kiri," ujarnya.
- Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Bandung (ITB) melarang kegiatan dan organisasi kemahasiswaan yang menginduk pada organisasi masyarakat, sosial, maupun politik manapun. "Termasuk organisasi di dalam dan luar negeri," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik ITB, Bermawi Priyatna, Jumat, 12 Mei 2017.
Organisasi massa seperti yang ramai dipersoalkan, Hizbut Tahrir Indonesia, kata Bermawi, tidak boleh berkegiatan di kampus. Meskipun di kalangan mahasiswa ada yang menjadi anggota atau kader organisasi masyarakat, sosial, maupun organisasi politik, aktivitas organisasi luar di ITB akan dilarang.
Larangan itu tertuang dalam Peraturan Rektor ITB 2015. "Kalau dilanggar, ada sanksinya," ujarnya. Rektorat ITB telah menerima beberapa laporan tentang adanya kegiatan radikal di dalam kampus. Radikalisme itu tidak hanya terkait dengan Islam, tapi juga non-Islam. Termasuk isu soal ateis.
Meskipun ada larangan aktivitas organisasi massa, sosial, dan politik di dalam kampus, ITB membuka diri terhadap kedatangan tokoh-tokoh atau perwakilan dari organisasi itu sebagai pembicara dalam acara di kampus. "Diskusi tidak apa-apa karena mahasiswa juga harus melek politik dan aliran yang ada," kata Rektor. Indikasi kegiatan mahasiswa yang dilarang itu seperti kampanye menjelang pemilihan umum, atau penyebaran paham tertentu di dalam kampus.
AQIB SOFWANDI
