INFO NASIONAL - Anggota MPR dari Fraksi PKB Mohammad Toha mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen, MPR memiliki kewenangan yang mutlak. Salah satu kewenangan yang dimililki itu adalah dapat memberhentikan presiden.
"Tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR," ujarnya saat menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode training of trainer (TOT) bagi kalangan perwira menengah TNI AL, di Surabaya, Jawa Timur.
Baca Juga:
Proses pemberhentian presiden menurut mantan Wakil Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, itu sekarang tak seperti dahulu, tapi harus melewati proses DPR, MK, dan MPR. Prosesnya sangat berbelit dan panjang. "Sehingga pasca amandemen mustahil untuk bisa memberhentikan presiden," katanya.
Diungkapkan, banyak perubahan dalam UUD Tahun 1945 pasca amandemen. Disebutkan, dulu anggota MPR di antaranya terdiri dari utusan daerah dan golongan. Sekarang anggota MPR dipilih oleh rakyat lewat pemilu yang memilih anggota DPR dan DPD. "Dengan demikian, sekarang MPR lebih mencerminkan kemauan rakyat," ujar alumni UNS, Surakarta, Jawa Tengah, itu.
Diceritakan, dulu Soeharto bisa menjadi Presiden berkali-kali, sebab dalam UUD Tahun 1945 tidak ada batasan bagi seseorang untuk menjadi dan menjabat sebagai presiden. Menurut Mohammad Toha, hal demikian sekarang tak bisa terjadi lagi. "Konstitusi membatasi masa jabatan presiden selama dua kali," tuturnya.
Baca Juga:
Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah munculnya pemerintahan yang otoriter.
Perubahan yang terjadi dalam UUD membuat sistem tata negara Indonesia menganut sistem saling mengawasi. "Dari vertikal hierarkis menjadi horizontal fungsional," ujarnya.
Perubahan yang terjadi di MPR dan sistem tata negara lainnya, menurut Mohammad Toha, karena adanya gerakan reformasi oleh mahasiswa di tahun 1998. Gerakan reformasi itu di antaranya menuntut supremasi hukum dan kebebasan pers.
Apa yang dikatakan Mohammad Toha diperkuat oleh anggota Lemkaji MPR Syamsul Bahri, yang saat itu juga menjadi narasumber TOT.
Guru Besar Universitas Brawijaya itu menuturkan, perubahan yang terjadi di MPR disebabkan anggota lembaga negara itu sendiri yang mengamputasi kewenangan yang dimilikinya. Sekarang dirasakan adanya amputasi yang tidak tepat, sehingga membuat perjalanan bangsa dan negara ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Diungkapkan, tidak adanya lagi wewenang MPR untuk membuat haluan negara atau GBHN, membuat pembangunan yang dilakukan mengacu pada visi dan misi presiden. Hak itu membuat arah pembangunan berganti ketika presidennya diganti.
Syamsul Bahri bersyukur sekarang ada keinginan dari MPR untuk melakukan amandemen, yang bertujuan untuk mengembalikan MPR mempunyai kewenangan membuat GBHN. "Dalam Sidang Tahunan MPR 2018 sudah diusulkan melakukan amandemen demi haluan negara," ucapnya.
Dirinya optimis bila ada haluan negara akan membuat arah pembangunan bangsa ini tak ke mana-mana.
Rancangan pembangunan bangsa hingga lima puluh tahun ke depan dianggap hal yang penting. Dirinya membandingkan China yang merancang pembangunan hingga 150 tahun ke depan.
"Agar haluan negara itu tak kaku dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman, saya mengusulkan agar haluan negara yang ada tidak terlalu teknokratis dan teknis," kata Syamsul Bahri. (*)
