AJI: Laporan Indonesialeaks Berbasis Data dan Fakta

Perwakilan Indonesialeaks saat melakukan sosialisasi bersama KPK di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Februari 2018. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Abdul Manan, mengatakan wartawan dan penegak hukum sama-sama memiliki atensi untuk mencari kebenaran. Namun, kata dia, cara kedua profesi itu dalam memperoleh kebenaran menggunakan instrumen yang berbeda.

Baca: AJI Minta Laporan Indonesialeaks Tidak Dikaitkan Pilpres

Hal ini disampaikan Abdul menanggapi pemberitaan Indonesialeaks tentang dugaan kasus suap yang menyeret nama Kapolri Tito Karnavian. Pemberitaan itu mengundang beragam reaksi baik pro maupun kontra dari berbagai kalangan.

Ketua Setara Institute Hendardi, misalnya, mengatakan laporan Indonesialeaks bukanlah sebuah produk jurnalistik. "Bukan pula liputan produk kerja lembaga penegak hukum yang layak dipercaya," ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Abdul, penegak hukum seperti KPK dan polisi memiliki instrumen pemanggilan paksa, hak untuk meminta barang bukti, dan interogasi dalam mencari kebenaran akan sesuatu.

"Nah kami, wartawan, cara untuk mendekati kebenarannya itu dengan cara misalnya verifikasi, mengecek dokumen, dan konfirmasi," kata Abdul kepada Tempo, Jum'at 12 Oktober 2018. "Jadi, antara media dan penegak hukum punya instrumen yang berbeda walaupun sama-sama ingin mencari kebenaran," kata Abdul Manan.

Dia mengatakan pihaknya cukup percaya diri laporan Indonesialeaks berbasis pada data dan fakta. Menurutnya, jika pihak lain memiliki data dan fakta yang berbeda, langkah yang menurutnya tepat untuk dilakukan adalah mengkonfrontasi perbedaan fakta itu dengan penyelidikan ulang.

"Itu bagian dari kami mendorong supaya kasus perusakan barang bukti diselidiki," kata Abdul. "Karena memang itu (perusakan barang bukti) tindak pidana yang harusnya tidak boleh pelakunya dibiarkan melenggang terus."

Baca: AJI: Hasil Investigasi Indonesialeaks Penuhi Standar Jurnalistik

Indonesialeaks merupakan kanal bagi para informan publik yang ingin membagi dokumen penting tentang skandal yang layak diungkap. Mereka bisa merahasiakan identitas. Kanal ini didirikan oleh AJI, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara dan Tempo Institute. Anggotanya adalah sejumlah LSM seperti ICW, LBH Pers, Change.org dan Auriga bersama dengan sejumlah media nasional.

Pada 8 Oktober 2018, Indonesialeaks mengungkap adanya kejanggalan dalam skandal suap pengusaha daging Basuki Hariman kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017. Kejanggalan itu adalah ditemukannya perusakan barang bukti yang diduga dilakukan oleh dua penyidik KPK saat itu, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun.

Barang bukti yang dimaksud adalah sebuah buku merah yang mencatat pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat petinggi polisi, yaitu Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.






Mafindo, AMSI dan Aji Dorong Materi Cek Fakta Masuk Kurikulum Sekolah dan Kampus

31 hari lalu

Mafindo, AMSI dan Aji Dorong Materi Cek Fakta Masuk Kurikulum Sekolah dan Kampus

Mafindo, AMSI, dan AJI gelar FGD untuk sosialisasi materi cek fakta dan literasi media ke sekolah dan kampus.


AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

56 hari lalu

AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

Aji mendesak agar kasus peretasan dan serangan terhadap media Narasi diusut tuntas untuk memberi efek jera kepada pelaku.


Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

56 hari lalu

Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

Tim hukum Narasi bersama LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Safenet, telah melaporkan serangan digital ke Mabes Polri


Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

13 September 2022

Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

Eks sopir dan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Sadam dijatuhi sanksi etik karena melakukan pelanggaran terhadap kebebasan pers.


Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

30 Agustus 2022

Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

Jurnalis Tempo korban tindak kekerasan anggota polisi, Nurhadi, meminta penjelasan jaksa penuntut mengapa tak segera mengirim kontra memori kasasi.


AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

26 Agustus 2022

AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

Kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi oleh anggota Polri mendapat pengawalan dari AJI Jakarta dan LBH Pers. Kasus ini proses kasasi di Mahkamah Agung.


Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

25 Agustus 2022

Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

AJI mendesak Mahkamah Agung memperberat hukuman 2 anggota polisi penganiaya jurnalis Tempo, Nurhadi.


Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

9 Agustus 2022

Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

Koalisi Pembela LPM Lintas menilai Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis lakukan maladministrasi sehingga dilaporkan ke Ombudsman. Apa tuntutan lainnya


AJI Menolak Intervensi Pimpinan IAIN Ambon Soal Mencabut Penghargaan LPM Lintas

9 Agustus 2022

AJI Menolak Intervensi Pimpinan IAIN Ambon Soal Mencabut Penghargaan LPM Lintas

Pimpinan IAIN Ambon menganggap pers mahasiswa LPM Lintas tak pantas menerima penghargaan dari AJI Indonesia, kenapa?


Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

9 Agustus 2022

Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Ambon, Faqih Seknun tak setuju LPM Lintas mendapat penghargaan dari AJI Indonesia