TEMPO.CO, Jakarta - Kritik calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto terhadap calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi terkait isu ekonomi, semakin keras. Saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin di Pondok Gede, Jakarta pada Kamis, 11 Oktober 2018, kritik Prabowo semakin menggebu.
Prabowo menyebut sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar. Prabowo juga menilai sistem ekonomi yang berjalan sudah lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat. Sebab, kata dia, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi. Bahkan, ia menyebut Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.
Baca: Prabowo: Make Indonesia Great Again
"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi. Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," ujar Prabowo dalam pidatonya di acara itu.
Berikut isu-isu ekonomi yang kerap dimainkan Prabowo menyerang pemerintah:
1. Utang pemerintah
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap mengatakan utang pemerintah terus naik Rp 1 triliun setiap hari. Padahal, kata Prabowo, seharusnya dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi Indonesia bisa berdikari. "Dan yang menyedihkan banyak elite kita yang hidup dari utang itu biasa dan baik-baik saja. Mata uang merosot terus. Kalau merosot itu tandanya kita tambah miskin," ujar Prabowo.
Kritik Prabowo ini sebelumnya berkali-kali dibantah pemerintah maupun timses Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya, kerap menegaskan bahwa APBN Indonesia semakin sehat dan menunjukkan tren yang sangat positif. Realisasi pembiayaan utang juga mengalami pertumbuhan positif.
Baca: Tim Sukses Jokowi Tanggapi Pidato Prabowo Soal Ekonomi Kebodohan
2. Sumber daya alam dikuasai asing
Prabowo kerap mengkritik sumber daya alam Indonesia yang kaya namun tidak bisa menyejahterakan masyarakatnya. "Semua kekayaan alam ada tetapi kita sebagai bangsa bisa dikatakan sekarang ini kita tekor sebagai bangsa. Jutaan hektar tanah kita dikuasai oleh perusahaan swasta, mereka bawa uangnya ke luar negeri," kata Prabowo.
Kritik ini juga selalu dibantah oleh kubu Jokowi. Menurut tim, selama ini Jokowi memiliki ketegasan untuk menjaga kekayaan alam. Salah satu ketegasan itu, terlihat dari upaya pemerintah mengambil alih 51 persen PT Freeport Indonesia.
3. Kemiskinan dan ketimpangan hidup masyarakat
Masalah ekonomi lainnya yang menjadi sorotan Prabowo adalah tingkat kemiskinan dan ketimpangan hidup masyarakat Indonesia. Prabowo mengatakan tingkat kemiskinan Indonesia semakin tinggi. Terlihat dari gini ratio indonesia sekarang berada di angka 45,4. Artinya, kata Prabowo, 1 persen rakyat Indonesia menguasai 45 persen kekayaan nasional.
Pernyataan itu juga dibantah kubu Jokowi. Kubu inkumben ini mengatakan, selama pemerintahan Jokowi, pertama dalam sejarah angka kemiskinan menembus di bawah satu digit, 9,84 persen. Data gini rasio alias ketimpangan ekonomi juga bernada positif. Selama periode September 2017 hingga Maret 2018, BPS mencatat gini rasio di Indonesia sebesar 0,389 persen.
Baca: Tulis Buku, Prabowo Subianto Mengkritik Kebijakan Ekonomi
