Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Video Potong Bebek Angsa PKI Fadli Zon, Polri Panggil Kader PSI

image-gnews
Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan di depan rumah Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 9 Agustus 2018. Sejumlah anggota Partai Gerindra yang hadir belum mau memberikan pernyataan tentang cawapres pendamping Prabowo yang akan dideklarasikan malam ini. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan di depan rumah Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 9 Agustus 2018. Sejumlah anggota Partai Gerindra yang hadir belum mau memberikan pernyataan tentang cawapres pendamping Prabowo yang akan dideklarasikan malam ini. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mulai mengusut penyebaran video Potong Bebek Angsa PKI yang diunggah oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon di akun Twitter-nya.

Hari ini, Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap pelapor dalam kasus ini yaitu, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest. "Saya hari ini diperiksa sebagai pelapor terkait video Potong Bebek Angsa PKI Fadli Zon," ujar Ernest saat ditemui sebelum pemeriksaan di Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta Pusat, Jumat, 12 Oktober 2018.

Baca: Sindir Jokowi, Fadli Zon Nyanyi Bebek Angsa dan Bangun Tidur

Dalam pemeriksaan ini, kata Ernest, ia diminta untuk membawa barang bukti yang dilampirkan saat membuat laporan ke Barekrim Polri berupa screen capture cuitan Fadli Zon serta rekaman video yang diunggah.

Ernest melaporkan Fadli Zon terkait unggahan video 'Potong Bebek Angsa PKI' pada 25 September lalu. Ia berpendapat unggahan Fadli Zon tersebut berpotensi memunculkan kegaduhan lantaran lirik dalam video tersebut mengandung fitnah.

Selain itu, kata Ernest, dengan membuat laporan tersebut bisa menjadi pelajaran bagi pengguna media sosial khususnya elit politik, tidak asal dalam membagikan unggahan. "Kalau orang biasa bukan seperti saya ya sudahlah ya, tapi kalau elit politik pasti punya tujuan dan maksud," ujarnya.

Baca: Komunisme dan PKI: Yang Telah Mati, yang Terus Dipolitisasi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ernest, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik Siber Bareskrim ia sebut masih mencari ada atau tidak adanya unsur pidana dalam unggahan video Potong Bebek Angsa PKI Fadli Zon.

Ia pun berharap, kepolisian profesional dalam kasus ini. "Kalau ada unsur pidana dilanggar lanjut, kalau masalah ada atau tidak hak penyidik," kata Ernest.

Ernest pun sudah bertemu dengan Fadli Zon terkait unggahan video tersebut. Menurut dia, saat itu Fadli Zon masih bersikukuh bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk kreativitas yang dia bagikan di Twitter pribadinya.

Baca: Kader PSI Laporkan Video Potong Bebek Angsa Fadli Zon ke Polisi

Fadli Zon sebelumnya mengunggah video 'Potong Bebek Angsa PKI' di Twitter. Dalam video itu, tiga pria dan enam perempuan tampak berjoget diiringi lagu yang berisi sindiran politik. Lagu 'Potong Bebek Angsa' itu diubah liriknya menjadi sarat politik menjelang pilpres 2019. Lagu itu memuat lirik berisi sindiran kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Fadli juga sempat mengklarifikasi unggahan video tersebut bukan buatannya. Klarifikasi itu ia sampaikan melalui akun twitter pribadinya pada 23 September lalu.

"Video yang saya posting itu bukan saya yang membuat. Saya lihat itu kreativitas masyarakat. Lagipula ini negara demokrasi. Kreativitas tersebut masih ada di koridor demokrasi. Demokrasi kita mengajarkan suatu kebebasan selama tidak memfitnah orang lain," demikian kicauan Fadli Zon.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

14 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

7 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

Mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak akan menangani sengketa Pileg untuk PSI.


Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

14 hari lalu

Koordinator GSMKS, simpatisan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo, Edi Tri Wiyanto, memberikan penjelasan tentang adanya indikasi penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, bahkan mengarah kepada praktik politik uang (money politics) mewarnai Pemilu 2024, di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

Simpatisan PSI Solo menuding ada penyelewengan hingga kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak di internal PSI selama pemilu 2024.


Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

17 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (kiri) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan PKS ke NasDem tersebut merupakan silatuhrahmi bagian dari progres pencalonan Anies Baswedan, dan ingin menunjukkan kesolidan penjajakan Koalisi Perubahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

PKS menyatakan pihaknya tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas.


Giring Ganesha: Bikin Lagu hingga Gagal Menjadi Anggota DPR

20 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha memberikan pidato politik di depan pengurus dan kader PSI dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023. PSI menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang diikuti ribuan kader dan simpatisan, sebagai bagian dari langkah menuju pemenangan pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Giring Ganesha: Bikin Lagu hingga Gagal Menjadi Anggota DPR

Giring Ganesha Djumaryo bekas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI gagal menjadi anggota DPR


Ragam Tanggapan Gibran Mulai Hak Angket, PHPU, Kaesang Maju Pilgub DKI, hingga Isu Ganjar Ditawari Menteri

25 hari lalu

Gestur cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat akan menyampaikan pandangannya di depan rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ragam Tanggapan Gibran Mulai Hak Angket, PHPU, Kaesang Maju Pilgub DKI, hingga Isu Ganjar Ditawari Menteri

Cawapres terpilih Gibran menanggapi berbagai hal usai Pilpres 2024 mulai hak angket, PHPU, Kaesang Mau Pilgub DKI, hingga isu Ganjar ditawari menteri.


Kisah Darah dan Doa, Film Longmarch of Siliwangi yang Jadi Hari Film Nasional

25 hari lalu

Film Darah dan Doa karya Usmar Ismail. wikipedia
Kisah Darah dan Doa, Film Longmarch of Siliwangi yang Jadi Hari Film Nasional

Pengambilan gambar film Darah dan Doa dijadikan peringatan Hari Film Nasional setiap 30 Maret


Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta

27 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menjagokan ketua umumnya, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di ajang Pilkada 2024. Wali Kota Solo yang juga kakak sulung Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, saat dimintai tanggapan terkait hal itu justru enggan memberi komentarnya. Dia meminta agar itu ditanyakan ke PSI.