INFO NASIONAL - Keberadaan dana desa membuat gairah pembangunan Indonesia bergerak serentak tanpa terkecuali mulai dari Sabang sampai Merauku, Sangihe hingga Pulau Rote tidak terkecuali di Bengkulu Tengah.
Dana Desa yang mengacu pada UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sudah diimplementasikan sejak 2015. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 187 triliun. Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI). Ini merupakan wujud nyata dari komitmen dan konsisten pemerintah untuk membangun desa-desa dan membangun Indonesia.
Baca Juga:
Pembangunan di 74.957 desa di seluruh Indonesia sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga survei, Indo Barometer menyatakan, dari sembilan program Nawacita Presiden Joko Widodo, program pemanfaatan Dana Desa yang paling dirasakan bermanfaat bagi masyarakat.
“Tingkat kepuasan publiknya mencapai hampir 60 persen. Bohong kalau ada satu desa yang tidak berubah wajah desanya dengan dana desa selama 4 tahun. Minimal ada pembangunan,” ujar Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M Fachri saat membuka talkshow bertema “Pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, Kamis, 11 Oktober 2018.
Direktur PMD Kemendes M Fachri yang hadir mewakili Menteri Desa PDDT Eko Putro Sandjojo mengatakan, tema talkshow selaras dengan semangat Presiden Jokowi yang menghadiri Rapat Koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan di Sumatera Utara, Senin, 8 Oktober 2018. “Presiden berpesan bahwa dana desa tahun depan harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan manusia, dan skala ekonomi lemah, tidak lagi kepada pembangunan fisik,” katanya.
Baca Juga:
Selama empat tahun perjalanan dana desa, lebih dari 80 persen digunakan untuk infrastruktur. Lewat talkshow kerja sama Kemendes PDDT dengan Tempo Media Group, semua pihak diharapkan agar mendukung niat baik Presiden Jokowi untuk membebaskan Dana Desa dari infrastruktur minded. “Infrastruktur tidak apa-apa asal daya ungkit ekonominya bagus. Tapi kita berharap dana desa betul-betul dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat,” ujar Fachri.
Fachri mengakui persoalan desa memiliki kompleksitas yang tinggi, mulai dari permasalahan dan regulasi dari tingkat pusat hingga ke daerah. “Saya sangat berharap di forum yang baik ini, kita semua bisa melibatkan diri dalam proses pembangunan desa. Jangan biarkan desa-desa itu membangun dirinya sendiri dengan segala keterbatasan. Harapan kita agar desa-desa di benteng dapat lebih sejahtera,” katanya.
Sementara Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli bersyukur akhirnya desa mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Kajian tentang Dana Desa sudah pernah dikaji secara mendalam saat dirinya mengikuti Lemhanas pada 2013 silam. Saat itu para peserta mengusulkan agar pemerintah pusat menggelontorkan dana minimal Rp 1 miliar untuk setiap desa.
Bupati Ferry Ramli berpesan kepada 142 kepala desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, agar menjaga amanah yang telah diberikan dan mengerjakan tugas sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku. “Kades sebaiknya bertanya kepada kabag pemerintahan dan camat agar pelaksanakan pembangunan di tingkat desa bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya. (*)
