INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, Pancasila adalah jalan tengah untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan satu-satunya solusi yang terbaik dan diterima seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda, untuk bersama menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencapai satu cita-cita bersama kemajuan dan kesejahteraan.
"Pemahaman tersebut tidak main-main. Bayangkan 200 juta lebih rakyat Indonesia yang berbeda agama, ras, suku dan budaya, pastilah banyak sekali perbedaan pendapat dan prinsip serta keinginan. Tapi menyatu selama Pancasila hadir dan menjadi ideologi bangsa," katanya kepada sekitar 300 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR, pimpinan dan anggota Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GePaK) serta masyarakat sekitar, di aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Kamis, 11 Oktober 2018.
Baca Juga:
Indonesia adalah negara kepulauan, di mana sekitar 17 ribu pulau dihuni 200 juta lebih masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, bahasa, budaya. Tentu, masing-masing personal memiliki ego dan keinginan masing-masing.
Jika tidak ada Pancasila yang menjadi jalan tengah, bisa dibayangkan masing-masing daerah akan saling ngotot bahkan terjadi konflik. Sebab, masing-masing pasti berpegang teguh bahwa agamanya, kepercayaannya, sukunya yang paling benar dan baik.
"Pancasila kemudian muncul dan diterima dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai ideologi bangsa, dan tetap mampu bertahan menjaga keutuhan bangsa selama 73 tahun dan akan terus bertahan jika kita anak bangsa konsisten menjaga dan merawatnya," ujarnya.
Baca Juga:
Diungkapkan Mahyudin, begitu mudahnya rakyat Indonesia menerima Pancasila sebagai ideologi . Itu sangat bisa dimaklumi sebab Pancasila bukanlah doktrin dan ciptaan manusia. Nilai-nilai Pancasila digali oleh Bung Karno dari jiwa rakyat Indonesia sendiri. Jadi, nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah menjadi karakter rakyat Indonesia sejak dulu.
"Jika saat ini muncul kembali ego pribadi yang memaksakan keyakinannya, sukunya yang paling benar dan paling baik, apalagi sampai ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang diyakini sendiri, itu sama artinya kita mundur jauh ke belakang, yang semestinya sudah selesai 73 tahun yang lalu. Jika dipaksakan, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan karena satu sama lain merasa paling benar dan Indonesia bisa bubar," kata Mahyudin. (*)