TEMPO.CO, Batam - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan masiha ada sekitar 1.090 warga binaan di enam Lembaga Pemasyarakatan Palu, Sulawesi Tengah yang belum kembali setelah terjadinya gempa dan tsunami Palu.
Meski begitu, kata Sri Puguh, pihaknya belum akan melakukan pencarian terhadap warga binaan yang masih belum diketahui keberadaannya. "Sampai kami normal dulu, ada air, listrik, baru kita minta mereka untuk kembali," ujarnya pada Selasa, 9 Oktober 2018.
Baca: Napi di Palu dan Donggala Kabur, JK: Tetap Dicari pada Waktunya
Ia mengatakan pihaknya harus memastikan dapat memberikan pelayanan dasar kepada warga binaan terlebih dulu sebelum mengumpulkan kembali warga binaan. Hingga kini, menurut Sri Puguh, pasokan listrik, air dan makanan belum normal.
Selain itu, kata Sri Puguh, mitra penyedia barang dan bahan makanan juga belum dapat memberikan jawaban mengenai jaminan kelancaran pasokan di sana.
Dari catatan Ditjen Lapas, sebanyak 1.425 warga binaan yang kabur pascagempa, tercatat 204 orang masih bertahan di dalam, 360 orang sudah melapor dan 1.090 orang belum kembali.
Baca: 1.425 Napi Lapas Palu Belum Kembali Pasca Gempa Donggala
Saat ditanya mengenai rencana rehabilitasi bangunan di lapas, Sri Puguh mengatakan sudah diusulkan kepada pemerintah namun ia menduga tak bisa dilakukan tahun ini. "Karena sekarang sudah Oktober, seluruh proses sudah berjalan, tinggal berjuang perbaikan seadanya," kata dia.
Semestinya, menurut dia, sejumlah warga binaan Lapas Palu ikut dalam program pelatihan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan Ditjen Pemasyarakatan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dibuka hari ini. Namun, karena kondisi tidak memungkinkan, pelaksanaan pelatihan lengkap dengan sertifikasi bidang konstruksi untuk warga binaan Lapas Palu terpaksa ditunda.
Baca: Gempa Palu, Penentuan Buron Setelah Lapas dan Rutan Siap Huni
