Rabu, 24 Oktober 2018

Bupati Malang Akui Sudah Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPK usai melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Malang, Rendra Kresna, di Jawa Timur, Senin, 8 Oktober 2018.  ANTARA FOTO

    Petugas KPK usai melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Malang, Rendra Kresna, di Jawa Timur, Senin, 8 Oktober 2018. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, JakartaBupati Malang Rendra Kresna mengatakan sudah mengetahui bahwa dirinya kini berstatus tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Malang pada 2011.

    Baca juga: Bupati Malang Diperiksa untuk Kasus Eks Kepala BKD

    Rendra menyampaikan hal itu di pendopo Kabupaten Malang kepada wartawan pada Selasa, 9 Oktober2018. "Saya lihat di berita acara, tersangka Rendra Kresna," kata dia.

    Dalam perkara ini, Rendra diduga menerima gratifikasi atau hadiah dari pelaksana proyek atau kontraktor. Kasus ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak setahun lalu. Meski belum ada pemberitahuan resmi dari KPK soal perkara ini, Rendra Kresna kemudian memilih mundur sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NaseDem.

    Pengunduran diri itu dibenarkan oleh Sekjen NasDem Johny G Plate. "Sejam setelah penggeledahan itu Rendra mengajukan pengunduran dirinya kepada Ketua Umum DPP Nasdem untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPW," kata Johny kepada Tempo, Selasa, 9 Oktober 2018.

    Rendra Kresna mengatakan ia mundur agar bisa berkonsentrasi dan fokus menghadapi kasus tersebut.

    Baca juga: Diduga Memeras, Kepala BKD Kabupaten Malang Ditangkap

    Selain itu, agar kinerja Partai Nasdem tak terganggu. Apalagi, kata dia, menjelang Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. "Selayaknya kader partai mundur jika mendapat masalah hukum seperti ini," ujarnya

    Sejauh ini, kata Bupati Malang Rendra Kresna, pelayanan publik di pemerintahan Kabupaten Malang masih berjalan normal. Hari ini, Rendra dijadwalkan memimpin rapat bersama kepala organisasi pemerintah daerah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.