Bambang Widjojanto Pertanyakan Nyali KPK Periksa Tito Karnavian

Reporter

Ketua KPK Agus Raharjo

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto mempertanyakan keberanian Ketua KPK Agus Rahardjo cs untuk memeriksa Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian terkait kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Dia juga mempertanyakan kesungguhan KPK untuk menuntaskan kasus tersebut.

Baca: Indonesialeaks Ungkap Aliran Dana Basuki Hariman ke Pejabat Polri

“Pimpinan KPK tengah diuji publik apakah masih punya nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Oktober 2018.

Bambang menyampaikan itu untuk menanggapi pemberitaan mengenai dugaan perusakan barang bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR oleh dua penyidik KPK, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisarisaris Harun. Roland dan Harun diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut dan membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki.

Peristiwa tersebut terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 Gedung KPK pada 7 April 2017. KPK telah mengembalikan keduanya ke kepolisian karena dugaan perusakan tersebut.

Baca: Soal Temuan Indonesialeaks, Begini Tanggapan Polri

Isi lembaran buku yang hilang tersebut berisi catatan transaksi keuangan yang dibuat oleh Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa Kumala Dewi Sumartono. Keterangan Kumala soal buku tersebut tercatat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik KPK Surya Tarmiani pada 9 Maret 2017.

Dokumen pemeriksaan tersebut mengungkap keterangan Kumala tentang catatan pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat para petinggi polisi, termasuk Tito. Ketika bersaksi untuk kasus yang sama di pengadilan tindak pidana korupsi pada 3 Juli lalu, Kumala mengakui dialah yang membuat buku catatan itu atas perintah Basuki dan atasannya, Ng Fenny, yang menjabat general manager.

Menurut dokumen pemeriksaan yang diperoleh IndonesiaLeaks, Surya meminta penjelasan ke Kumala tentang 68 transaksi yang tercatat dalam buku bank merah atas nama Serang Noor itu. Catatan arus uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan Singapura. Tak semua penerima tertulis dengan nama jelas. Sebagian hanya menggunakan inisial.

Baca: Indonesialeaks Menguak Perusakan Barang Bukti Eks Penyidik KPK

Seperti tertuang dalam salinan berita acara pemeriksaan itu, ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI. Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki langsung maupun melalui orang lain. Tertulis di dokumen itu bahwa dalam buku bank merah nama Tito tercatat sebagai Kapolda/Tito atau Tito saja.

Kumala menjelaskan, dalam dokumen pemeriksaan, ada pemberian dana kepada Tito saat ia menduduki kursi Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Tito memegang posisi ini pada Juni 2015 hingga Maret 2016. Empat pengeluaran lain tercatat ketika ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016. Aliran lain tercatat sesudah ia dilantik Kepala Kepolisian RI. Nominal untuk setiap transaksi berkisar Rp 1 miliar.

Investigasi: Dokumen Pemeriksaan yang Hilang Soal Tito Karnavian, Bocor di Indoleaks

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian enggan menanggapi informasi aliran dana dalam berkas penyidikan Kumala. Tak satu pun pertanyaan yang ia jawab. Ia mengaku sudah mendelegasikan permohonan wawancara tim Indonesialeaks kepada bawahannya. “Sudah dijawab sama humas,” ujarnya.

Lewat surat tertulis, Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu, membantah aliran dana kepada Tito. Menurut dia, catatan dalam buku merah itu belum tentu benar. “Tidak benar, Kapolri tidak pernah menerima itu. Dulu waktu menjadi Kapolda Papua, Kapolri juga pernah mengalami hal yang sama dan sudah diklarifikasi,” kata dia.

Bambang mengatakan meski telah dibantah, KPK masih perlu memeriksa Tito. Dia mengatakan pemeriksaan Tito diperlukan untuk mengkonfirmasi bantahan Iqbal mengenai aliran dana tersebut. “Untuk mendapatkan konfirmasi soal klaim Muhammad Iqbal,” kata dia.

TEMPO | INDONESIALEAKS






Sejumlah Advokat akan Lapor ke KPK soal Dugaan Suap di Kasus Brigadir J

2 jam lalu

Sejumlah Advokat akan Lapor ke KPK soal Dugaan Suap di Kasus Brigadir J

KPK diminta aktif mencari bukti dugaan suap ini, termasuk kemungkinan penyuapan selain kepada LPSK dalam kasus Brigadir J.


Mendagri Serahkan Bendera Merah Putih kepada Mantan Napiter

3 jam lalu

Mendagri Serahkan Bendera Merah Putih kepada Mantan Napiter

Bendera merah putih diserahkan kepada Sutrisno Abdi alias Cipeng, seorang mantan narapidana kasus terorisme yang telah bebas pada 2018.


Mendagri Kunjungi Rumah Kelahiran Bung Karno di Surabaya

4 jam lalu

Mendagri Kunjungi Rumah Kelahiran Bung Karno di Surabaya

Mendagri mengapresiasi rencana Wali Kota Surabaya yang hendak merenovasi rumah tersebut.


Mendagri Pompa Semangat Nasionalisme Surabaya

4 jam lalu

Mendagri Pompa Semangat Nasionalisme Surabaya

Indonesia merupakan negara yang unik, karena sangat plural dan beragam.


Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

2 hari lalu

Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

Bupati Pemalang ditangkap KPK di gerbang belakang Komplek DPR RI pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022.


Tito Karnavian Bentuk Satgassus Merah Putih Setelah Aksi Demo Ahok, Sekarang Bubar Jalan

2 hari lalu

Tito Karnavian Bentuk Satgassus Merah Putih Setelah Aksi Demo Ahok, Sekarang Bubar Jalan

Kapolri Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satgassus Merah Putih yang dipimpin Irjen Ferdy Sambo. Kapan awal pembentukannya?


Mendagri: DOB Papua Pacu Pelayanan Publik Lebih Baik

2 hari lalu

Mendagri: DOB Papua Pacu Pelayanan Publik Lebih Baik

Pelayanan yang lebih baik tersebut akan dapat diperoleh lantaran pusat pemerintahan berada dalam jarak dekat dengan masyarakat Merauke.


Mendagri: Pemekaran di Papua Beri Dampak Positif

2 hari lalu

Mendagri: Pemekaran di Papua Beri Dampak Positif

Banyak contoh kemajuan yang dialami pada berbagai daerah yang mengalami pemekaran wilayah.


Mendagri: Pembangunan SDM Masyarakat Papua Selatan Harus Jadi Prioritas

2 hari lalu

Mendagri: Pembangunan SDM Masyarakat Papua Selatan Harus Jadi Prioritas

Pemberian beasiswa pendidikan pada Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP akan berdampak pada kemajuan daerah.


Mendagri Minta Masyarakat Merauke Jaga Keamanan dan Kebersamaan

2 hari lalu

Mendagri Minta Masyarakat Merauke Jaga Keamanan dan Kebersamaan

Pembangunan untuk kesejahteraan tak bisa terwujud tanpa didukung situasi yang kondusif dan aman.