Dipanggil Polisi, Amien Rais Kumpulkan Tim Hukum Prabowo - Sandi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim hukum dan advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menggelar pertemuan pada sore hari ini, Senin, 8 Oktober 2018. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan pertemuan ini digelar atas undangan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

    Baca: Setelah Amien Rais, Pelapor Hoax Ratna Sarumpaet Dipanggil Polisi

    Eddy berujar tim hukum dan advokasi akan memberikan masukan kepada Amien, yang dipanggil kepolisian untuk diperiksa menyangkut penyebaran kabar bohong Ratna Sarumpaet.

    "Termasuk juga nanti memberikan pendampingan pada Pak Amien Rais ketika beliau datang memenuhi panggilan kepolisian," ujarnya di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

    Sebelumnya, Amien Rais dipanggil Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya pada Jumat, 5 Oktober 2018. Namun Amien tak hadir memenuhi panggilan polisi. Kepolisian menjadwalkan pemanggilan kembali Amien pada Rabu, 10 Oktober 2018.

    Baca: Ratna Sarumpaet Ditahan, Hanum Rais Akan Diperiksa Polisi

    Eddy mengatakan Amien akan memenuhi panggilan tersebut. Dia berujar pertemuan hari ini membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi pemeriksaan itu.

    Eddy pun mengklaim Amien tak hadir pada Jumat pekan lalu lantaran sibuk. Dia berujar pemanggilan itu juga mendadak. "Pada saat itu, jadwal Pak Amien memang sudah sangat padat, tidak bisa ditinggalkan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.