TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan rencana masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), membangun patung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di kawasan tapal batas Timor Leste - Indonesia tak bisa semerta-merta dikabulkan Kementerian Pariwisata. Menurut Ferdinand, usulan itu harus dikaji dengan jajak pendapat.
Baca: Kemenpar: Pembangunan Patung Jokowi di NTT Keinginan Masyarakat
"Saya takut patung itu nanti bernasib sama dengan patung Saddam Hussein di Irak yang akhirnya dirobohkan," kata Ferdinand kepada Tempo, Senin, 8 Oktober 2018. Patung Saddam Hussein, kata Ferdinand, dihancurkan lantaran masyarakat tak puas dengan sikap kepemimpinannya.
Untuk menghindari hal yang sama, Ferdinand pun meminta masyarakat tak terburu-buru merencanakan pembangunan patung. Ia menyarankan patung Jokowi dilakukan setelah masa baktinya kelar pada 2019 nanti.
Menurut Ferdinand, selain itu, rencana tersebut pun harus disertai dengan survei kepuasan masyarakat terhadap rezim Jokowi. Survei kelayakan pembangunan patung, kata dia, juga perlu diadakan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Marius Ardu Jelamu sebelumnya membeberkan, rencana masyarakat di wilayah tapal batas Kabupaten Belu membuat patung Jokowi adalah untuk mengangkat branding pariwisata. Ia berharap kunjungan wisata akan naik pasca-patung itu dihadirkan. Musababnya, elektabilitas Jokowi di NTT dinilai tinggi.
Baca: Rencana Pembangunan Patung Jokowi untuk Branding Pariwisata
Ferdinand pun mengimbau Kementerian Pariwisata mengkaji lebih lanjut soal kunjungan wisata ke Belu selain mengadakan survei jejak pendapat. "Sebab, patung itu simbol yang sensitif. Apakah benar akan mendatangkan wisatawan atau jangan-jangan orang malah takut datang," ujar Ferdinand.
Terkait kondisi ekonomi yang saat ini dianggap kurang stabil, Ferdinand pun memandang rencana pembangunan patung Jokowi berlebihan. Musababnya, patung ini akan dibangun dengan dana APBN. Seharusnya, menurut dia, dana bisa dialokasikan untuk program lain yang dinilai lebih jelas mendatangkan devisa dari sektor pariwisata.
Pembangunan tersebut dipandang bukan menjadi soal bila dana yang dipakai keluar dari kocek Jokowi pribadi. "Kalau uang Pak Jokowi sendiri, ya, silakan," ujarnya.
